SULTRAKITA.COM, JAKARTA – Dalam Pertemuan Kepala Daerah Se-Indonesia, di Istana Negara, Selasa 24/10), Presiden Joko Widodo menegaskan kepala daerah untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pola lama yang dimaksud adalah dana APBD langsung dibagikan ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terarah. Menurut Jokowi, politik anggaran dibutuhkan, namun pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola lama.
“Pola lama yang saya pelajari dari Wali Kota, Gubernur, mirip-mirip. Artinya kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Saya hanya ingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran perlu tapi pengelolaan APBD jangan lagi pakai pola lama,” ujar Presiden Jokowi.
Jokowi menilai, penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan salah satunnya pada pembangunan infrastruktur sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Oleh sebab itu, saya minta anggaran 60 persen di sini. Barangnya kelihatan kalau seperti itu. Misalnya anggarkan untuk pasar, saya minta pasar ini selesai dua tahun pasti barangnya jadi.” ungkap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugasnya melakukan pendekatan kepada DPRD agar menyetujui program-program yang diajukan.
“Sering komisi ini diberi sekian miliar dan lain-lain. Itu tugas Saudara untuk kendalikan, kalau tidak bisa berarti _nggak_ kuat, _nggak_ _strong_. Bisa, saya yakin asal niat kita baik,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam Pertemuan Kepala Daerah se-Indonesia itu, Presiden juga mengimbau Kepala Daerah untuk memperbanyak program padat karya yang dapat menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Buka padat karya. Karena padat karya akan membuka lapangan kerja banyak. Nanti daya beli di daerah akan kelihatan kalau ini dilakukan,” tutup Presiden Jokowi.
