SULSEL_SULTRAKITA.COM, WATAMPONE — Unjuk rasa yang digelar Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) di Kabupaten Bone, Sabtu (23/8), berakhir tertib dan damai.
Namun, ketenangan pasca-unjuk rasa itu justru pecah akibat beredar luasnya foto sekelompok massa yang memegang poster berisi tuntutan kontroversial.
Poster dalam foto tersebut menyerukan pencopotan Ketua DPRD Bone dan menyebut sejumlah nama yang dituding sebagai ‘dalang’ di balik penolakan Kenaikan PBB PP beberapa waktu lalu. Beredarnya foto ini langsung memicu tanda tanya dan kehebohan di kalangan masyarakat.
Menanggapi viralnya foto itu, Jenderal Lapangan aksi, Abd Rahman, tak tinggal diam. Mantan Ketua HMI Cabang Bone ini pun angkat bicara untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan klarifikasi bahwa tulisan pada foto yang beredar bukan tuntutan aksi yang ia pimpin.
“Sebagai Jenderal Lapangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Foto itu beredar setelah massa saya bubarkan secara resmi, sehingga sudah di luar pantauan saya,” tegasnya.
Rahman menjelaskan kronologi lengkap kejadian. Usai aksi damai, ia mengklaim telah memimpin pembubaran massa secara tertib dan memastikan tidak ada yang mengganggu pengguna jalan lain.
Bahkan, untuk menunjukkan niat baik, ia bersama empat rekannya, termasuk H Saifullah, langsung melapor ke Polres Bone bahwa aksi telah berjalan lancar dan aman.
“Setelah urusan di Polres selesai, saya hanya duduk di depan kantor Tarkim sambil menunggu motor untuk pulang. Beberapa jam kemudian, saya justru kaget mendapat kabar adanya foto yang mencatut nama dan menyeret pihak tertentu,” ujarnya, menggambarkan kejadian yang tidak diduga-duga itu.
Rahman dengan tegas menyatakan bahwa foto kontroversial itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dirinya maupun kepanitiaan aksi. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu liar yang berpotensi merusak kerukunan dan kondusivitas di Bone.
“Saya berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi tetap damai dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenarannya,” pesannya.
Melalui klarifikasi ini, Rahman berharap polemik dapat mereda dan masyarakat dapat kembali fokus pada hal-hal yang lebih produktif untuk memajukan Kabupaten Bone. (WRD)
