SULTRAKITA.COM, WAKATOBI — Warga di Pulau Kaledupa Binongko akhirnya bisa menikmati layanan listrik 24. Dibalik suksesnya program pro rakyat tersebut, justru menyebabkan polemik, sebab Pemerintah Daerah hanya mengklaim keberhasilan sepihak dan terkesan mengabaikan peran DPRD Kabupaten Wakatobi.
Menanggapi hal tersebut, dua politisi asal Pulau Binongko Jamaludin dan Hairudin Buton membongkar fakta peran DRPD Wakatobi dibalik menyalanya listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko.
Jamaludin Anggota DPRD Wakatobi dari Partai Nasdem menjelaskan kehadiran listrik 24 jam di pulau Binongko dan Kaledupa bukan saja peran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi, namun ada peran DPRD didalamnya.
Sejak awal, kata Jamaludin, Pemda Wakatobi hanya mengusulkan Anggaran sebesar 4,5 Miliar untuk pengadaan Listrik 24 di Kaledupa Binongko. Anggaran tersebut dinilai belum cukup, sehingga DPRD Wakatobi berinisiatif menambah anggaran hingga 20 Miliar.
Penambahan Anggaran listrik 24 jam, dari 4,5 Miliar (usulan Pemda Wakatobi) menjadi menjadi 20 Milyar (usulan DPRD Wakatobi) ini dapat di lihat dalam Amandemen DPRD Kabupaten Wakatobi.
“Jangan main klaim sepihak. Saya salah satu yang terlibat menyampaikan ke Pak Hamirudin yang saat itu menjadi ketua DPRD Wakatobi untuk menambah anggaran listrik, makanya bisa menyala listrik 24 jam di pulau Binongko dan Kaledupa ini.” kata Jamaludin, Jumat (11/10).
Hal senada disampaikan Anggota DPRD dari Partai Golkar Hairudin Buton. Menurutnya dalam APBD tahun 2022, DPRD Wakatobi telah menyetujui Anggaran sebesar 4,5 Miliar untuk subsidi BBM dengan jaminan dari Pemda Wakatobi bahwa listrik sudah bisa menyala 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko.
Faktanya, hingga akhir tahun 2022, listrik 24 jam di Kaledupa dan Binongko tak kunjung menyala.
Kemudian, di tahun 2023, Pemda kembali mengusulkan anggaran untuk listrik di dua pulau tersebut sebesar 4,5 Miliar, namun berdasarkan kajian DPRD dengan total angaran tersebut, listrik belum bisa menyala 24 Jam.
“Jadi DPRD menaikan anggarannya menjadi Rp 20 milyar, sehingga listrik bisa menyala 24 jam di pulau Binongko dan Kaledupa. Sekarang dia (Haliana) mau klaim hasil kerjanya, omong kosong macam apa ini” ungkap anggota DPRD Wakatobi dari Fraksi Golkar ini.
Hairudin Buton mengungkapkan, Bupati Wakatobi Haliana yang telah di sumpah untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat, namun selama menjabat, Ia (Haliana) tidak pernah mengikuti rapat pembahasan APBD di DPRD.
“Katanya merakyat tapi selama dia (Haliana) menjabat sebagai Bupati Wakatobi tidak satu kalipun ikut rapat pembahasan APBD yang membahas nasib rakyat di DPRD Wakatobi. Apakah ini mau di katakan Bupati merakyat?,” tegas Hairudin Buton. (MN)
