Menu

Mode Gelap

Terbaru ยท 14 Nov 2020 04:23

Boleh Beri Bantuan Penanganan Covid-19, Asal Sesuai Mekanisme dan Patuhi Protokol Kesehatan


 Boleh Beri Bantuan Penanganan Covid-19, Asal Sesuai Mekanisme dan Patuhi Protokol Kesehatan Perbesar

SULTRAKITA.COM, WAKATOBI – Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Wakatobi La Jumadin menegaskan Pemerintah Daerah tak melarang aktifitas pemberian bantuan Pandemi Covid-19, namun tetap sesuai mekanisme, serta patuh pada Protokol Kesehatan.

Penegasan ini disampaikan Jumadin, menyusul aksi bagi-bagi beras dan uang, yang dilakukan salah seorang politisi Kabupaten Buton, Syamsu Umar Samiun beberapa Waktu lalu.

Sekda Wakatobi ini menjelaskan mekanisme pemberian bantuan ditengah Pandemi Covid-19 berlaku secara nasional, penyalurannya dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah, serta disalurkan dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.

Langkah ini diambil Pemerintah, guna mencegah atau meminimalisis penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat, khususnya di kabupaten Wakatobi, dengan cara membatasi jumlah peserta dan sesuai protokol kesehatan.

” Jika ingin membantu rakyak ini silahkan, kalau mengatasnamakan Covid-19, ya silahkan berkoordinasi dengan satuan tugas, supaya kita keluarkan rekomendasi untuk tetap menjaga Protokol Kesehatan, dengan cara jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, bila perlu pakai pengukur suhu tubuh, serta membatasi jumlah massa, ” terang Jumadin, Rabu (11/11).

Baca juga :   Jelang HPS, Dinas Ketahanan Pangan Sultra Berbenah

Lebih lanjut Jumadin menjelaskan, setelah mendapat laporan dari anggota Satgas tentang aktifitas pemberian bantuan Covid-19 tanpa koordinasi, maka pihaknya segera melakukan rapat bersama tim Satgas Covid-19 Kabupaten Wakatobi.

Pembahasan dalam rapat dibatasi, hanya membahas Protokol Penanganan dan pencegahan Penyebaran covid-19 di Wakatobi, sesuai wewenang Tim Satgas Penanganan Covid-19

Adapun rapat koordinasi Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Wakatobi memutuskan, bahwa merujuk pada aturan New Normal Pandemi Covid-19, maka setiap kegiatan mengumpulkan masa harus mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas.

Selanjutnya bantuan yang mengatas namakan penanganan Covid-19, baik dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ataupun Jaring Pengamanan Sosial, yang dilakukan oleh individu atau kelompok, wajib menyampaikan ke Satuan Tugas untuk kemudian dilaporkan secara berjenjang ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

” Kesimpulan tadi bahwa kita akan melaksanakan himbauan ataupun teguran kepada kelompok ataupun kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan dengan mengatasnamakan covid tanpa berkoordinasi dengan Satgas, ” tutupnya. (UH)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Tim Penilai PKK Koltim Lakukan Penilaian di Desa Lalosingi

14 Juni 2024 - 22:27

Pemkab Koltim Fokus Tingkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4 Juni 2024 - 20:21

PT Vale Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang dan Longsor di Luwu

7 Mei 2024 - 12:17

Peringati Hari Ibu, Sekda Sultra Ajak Semua Pihak Hargai Perjuangan Perempuan

23 Desember 2023 - 07:51

Kelola Sampah secara Terpadu, Antam Gagas Program Momahe

11 Desember 2023 - 17:31

sultrakita.com, Pengelolaan Sampah Antam

Serikat Pekerja PT Antam UBPN Kolaka Bantu Rakyat Palestina

8 Desember 2023 - 17:17

Trending di Terbaru