SULTRAKITA.COM, KENDARI – Dugaan adanya mahar di dalam partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menyeret nama Wa Ode Nurhayati (WON) terhadap salah satu calon Bupati Konawe Selatan (Konsel) mendapat tanggapan tegas dari sejumlah kader. Salah satunya Kader Hanura Fajar Ishak.
Ketua DPD Laskar Pemuda Hanura ini mengungkapkan, partainya tidak pernah memungut biaya apapun ataupun meminta mahar politik dalam mengusung calon pada Pilkada serentak 2020.
” Saya tegaskan di Hanura tidak ada mahar politik, ” katanya, Rabu (22/7) malam.
Menurutnya, Hanura dalam mengusul rekomendasi calon kepala daerah melalui mekanisme dari Tim Pilkada Cabang (TPC), Tim Pilkada Daerah (TPD) dan Tim Pilkada Pusat (TPP).
Terkait TPC sendiri berada di wilayah kabupaten dan kota masing-masing yang bertugas menjaring calon akan maju berkontestasi di Pilkada menggunakan pintu Hanura.
” Mekanismenya jelas, di sana ada syarat administrasi, survei dan lain sebagainya yang sudah diatur dalam tim TPC, ” paparnya.
Setelah TPC selesai melakukan penjaringan, kemudian hasilnya dikirim ke TPD untuk dilakukan tahapan selanjutnya seperti wawancara dan pendalaman visi misi calon.
Hasil kerja TPD selanjutnya dikirim ke TPP, untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme.
” Apabila ada hal yang masih dibutuhkan TPP kepada calon, bisa jadi dipanggil lagi calon oleh TPP, ” sambung Sekretaris Komisi IV DPRD Sultra ini.
Sebelum menerbitkan rekomendasi, DPP Partai Hanura melalui TPP mengeluarkan surat tugas kepada calon yang dianggap bisa memenuhi ekpetasi Partai Hanura. Dari situ kemudian melalui proses begitu panjang, ditentukanlah calon mana yang akan diberikan rekomendasi.
” Nah, apakah Partai Hanura dalam menentukan siapa yang diberikan rekomendasi ditentukan “mahar politik”?. Sepanjang saya menjabat sebagai Sekretaris DPD Hanura Sultra dan Sekretaris DPC Hanura Baubau, tidak pernah mendapatkan satu informasi, penegasan, perintah dari DPP Hanura terkait mahar politik. Jadi saya tegaskan kembali tidak ada mahar politik, ” jelasnya.
Dengan demikian, dalam memberikan rekomendasi partai terhadap bakal calon bukan karena membayar, namun didasari dengan penilain dan ekspektasi calon itu sendiri. “Itu yang terjadi selama ini, kami sebagai kader belum pernah melihat atau mendengar partai memberikan rekomendasi karena membayar,” tandasnya. (HN)
