SULTRAKITA.COM, JAKARTA –Pemerintah Provinsi Sultra terus mendorong percepatan optimalisasi sistem pelayanannya, dalam rangka bagaimana mengubah orientasi bekerja dari manual menuju berbasis elektronik, yang kali ini telah masuk dalam tahap pembahasan di Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta, kemarin.
Pertemuan Pemerintah Provinsi Sultra dengan dua lembaga pemerintah pusat tersebut terbilang mulus tanpa hambatan, karena tidak lain adanya peran Pj Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH yang juga Sekjen Kemenkumham RI, yang terus mendorong adanya peningkatan pada sistem pelayanan publik lingkup Pemprov Sultra.
Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Sekda Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD sekaligus ketua tim rombongan Pemprov Sultra, saat bertemu kedua lembaga pemerintahan tersebut, Senin (10/9) di Jakarta.
“Saat ini Pemprov Sultra terus fokus dan serius menuntaskan Rancangan Proyek Perubahan (RPP,red) terkait optimalisasi sistem administrasi melalui tanda tangan elektronik, yang terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sultra. Alhamdulillah kami telah menemui dua lembaga penting yang memiliki keterkaitan erat dengan rencana ini,” ucap lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini.
Dia melanjutkan, untuk di BSrE RI, sebagai perwakilan Pemprov Sultra, pihaknya menyampaikan perihal tersebut dalam bentuk pemaparan proposal, dengan tujuan bagaimana peningkatan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Demikian saat berada di BKN RI, kami juga melakukan pemaparan proposal terkait bagaimana mengintegrasikan aplikasi “SiSUMAKER-Sultra” dengan “SiASN-BKN”, dalam upaya memodernisasi serta meningkatkan layanan kepegawaian di Provinsi Sultra. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, penting bagi Pemprov Sultra untuk terus beradaptasi dan mengadopsi inovasi terkait pengelolaan sumber daya manusia. Tentu integrasi ini akan membawa dampak positif signifikan, utamanya dalam memperbaiki efisiensi, akurasi, dan responsivitas proses layanan kepegawaian,” terang Ketua IKA Unhas Wilayah Sultra ini.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini mengakui, dunia yang terus berubah dimana teknologi sebagai pendorong utama, maka transformasi digital telah menjadi keniscayaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah salah satu alat kunci yang akan membantu Pemprov Sultra meraih visi tersebut.
Masih Asrun Lio, kerja sama erat antara Pemerintah Provinsi Sultra dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) adalah tonggak penting dalam upaya mencapai transformasi digital yang sukses, termasuk adanya dukungan keamanan terhadap sistem kepada BSrE dalam mendukung optimalisasi penerapan Tanda tangan elektronik yang terintegrasi.
“Terkait BKN RI, Pemprov Sultra berharap bahwa integrasi “SiSUMAKER-Sultra” dengan “Si-ASN-BKN” akan memperkuat kapabilitas administrasi kepegawaian daerah, meminimalkan proses manual yang berlebihan, dan memberikan layanan lebih baik kepada pegawai dan masyarakat. Dengan demikian, bisa menjadikan Pemprov Sultra sebagai pusat layanan kepegawaian yang modern dan terpercaya,” harapnya.
Dia pun berharap, agar niatan baik Pemprov Sultra tersebut dapat tercapai dan terlaksana, sehingga tidak hanya sukses melaksanakan, namun juga menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai contoh dalam menerapkan teknologi, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.(rls)
