SULTRAKITA.COM, KENDARI –Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang berpusat di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/4) malam, Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kesempatan untuk memaparkan berbagai capaian pembangunan yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD, sebagai perwakilan Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH.
Jenderal ASN Provinsi Sultra mengatakan, capaian indikator makro pembangunan daerah dapat dirasakan bersama, dimana diantaranya terkait perekonomian Sultra pada tahun 2022 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar
5,53%, dengan Lapangan Usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling dominan terhadap kontribusi PDRB (22,06%) dari sisi produksi. Sedangkan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 63,08 persen menjadi komponen paling
berkontribusi terhadap PDRB dilihat dari sisi pengeluaran.
Selain itu, lanjutnya, penduduk yang bekerja sebanyak 1.335,92 ribu orang, meningkat sebanyak 46,69 ribu orang dari Agustus 2020 dan meningkat sebanyak
8,85 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan Pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dari Agustus 2021 adalah sektor Akomodasi dan Makan
Minum (1,31 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Perdagangan (1,01 persen poin).
“Untuk dimensi kesehatan dimana angka Harapan Hidup Saat Lahir Bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk
dapat hidup hingga 71,37 tahun. Dimensi standar hidup layak Dilihat dari Pengeluaran Per Kapita, dimana Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 327 ribu rupiah (3,49 persen) dibandingkan tahun sebelumnya,” terang Akademisi Asal Bombana Moronene ini.
Dalam pertemuan itu juga, lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini mengungkapkan tentang tema dan Sasaran Pembangunan Nasional & Regional Sulawesi Tahun 2024, dimana Tema RKP tahun 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sasarannya pada pertemuan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga pembangunan manusia.
Dari hasil exercise Bappenas
Februari 2023 menunjukan jika :
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 – 5,7
2. Tingkat Kemiskinan (%) 6,5 – 7,5
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0 – 5,7
5. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 73,99 – 74,02
3. Gini Ratio (Nilai) 0,374 – 0,377
Adapun KORIDOR PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI TENGGARA DALAM RPJMN 2020 – 2024
Koridor Pertumbuhan:
Kab. Kolaka Utara;
Kab. Kolaka;
Kab. Kolaka Timur;
Kab. Konawe;
Kota Kendari.
KI Konawe
Koridor Pemerataan:
Kab. Konawe Selatan;
Kab. Muna;
Kab. Wakatobi.
DPP Wakatobi
1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan: DPP Wakatobi
2. Pengembangan Komoditas Unggulan
Difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, kelapa sawit, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan: Kendari
4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
– Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN): Konawe Selatan, Wakatobi, Muna.
– Kawasan Transmigrasi: Tinanggea (Kab. Konawe Selatan), Mutiara (Kab. Muna), Asinua-Routa (Kab. Konawe).
5. Pengembangan Kelembagaan dan Keuangan Daerah untuk peningkatan capaian SPM, inovasi dan kemandirian daerah, kerjasama antar daerah, penataan dan harmonisasi
regulasi, kapasitas keuangan daerah, percepatan sertifikasi tanah, percepatan peta bidang tanah dan ruang, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan penyediaan peta dasar skala besar.
Adapun USULAN KEBERSAMAAN PEMBANGUNAN
REGIONAL SULAWESI TAHUN 2024
PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTARMODA TRANSPORTASI DI
PULAU SULAWESI.
a. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi;
b. Pembangunan Rel Kereta Api Trans Sulawesi;
c. Pembangunan Jalan Trans Pulau Muna dan Pulau Buton;
d. Pembangunan Jembatan Pulau Muna dan Pulau Buton;
e. Pengembangan Bandara Matahora, Kab. Wakatobi (Perpanjangan Runway & Pengembangan Terminal);
f. Pengembangan Bandara Betoambari, Kota Baubau (Perpanjangan Runway)
g. Pembangunan Bandara Kolaka Utara (Bandara Baru).
2. TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK.
Penyediaan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah desa/kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan. (Rls)
