SULTRAKITA.COM, LUWU TIMUR – Seorang pria berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perambahan kawasan hutan lindung di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. SW diduga membuka kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan merica secara ilegal.
Atas perbuatannya, SW terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Penetapan tersangka dilakukan Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap kasus tersebut.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan kawasan hutan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Balai Gakkumhut Sulawesi melakukan operasi pengamanan pada Senin (9/11/2026).
“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).
Selain tanaman merica dan pondok kerja, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.
Penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut, termasuk menelusuri dugaan adanya pemodal yang membiayai pengembangan kebun merica di kawasan hutan lindung itu.
Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar
SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa kawasan hutan negara, khususnya hutan lindung, tidak dapat dibuka atau dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan tanpa dasar perizinan yang sah.
Pembukaan lahan dengan cara membakar juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, menghilangkan tutupan hutan, serta mengancam keberlanjutan lingkungan.
Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya mengingatkan pentingnya peran masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam mencegah kerusakan lingkungan.
Masyarakat diharapkan aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan.
Penindakan terhadap SW bukan kasus pertama dalam dugaan perambahan kawasan hutan di Blok Tanamalia untuk perkebunan merica.
Sebelumnya, tiga pria berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga telah ditangkap dalam perkara serupa. Ketiganya diduga melakukan perambahan kawasan hutan secara ilegal untuk dijadikan perkebunan merica.
Pada 26 Oktober 2026, ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.
Dalam perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah dibuka menjadi perkebunan dengan kurang lebih 1.500 tanaman merica.
Berulangnya penindakan di Blok Tanamalia menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan kawasan hutan secara ilegal menjadi perhatian aparat penegak hukum kehutanan.
Penanganan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada para penggarap di lapangan. Penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pemodal, pemberi lahan, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas perambahan tersebut.(*)






