Menu

Mode Gelap

Kolaka · 15 Sep 2021 11:48

Terkait Sengketa Lahan, Puluhan Aktivis Pertanyakan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka


 Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kolaka Kontrol saat orasi di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka (ist) Perbesar

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kolaka Kontrol saat orasi di Kantor Pengadilan Negeri Kolaka (ist)

SULTRAKITA.COM, KOLAKA – Puluhan aktivis mendatangi Pengadilan Negeri Kolaka mempertanyakan amar putusan majelis hakim PN Kolaka terkait sengketa lahan di desa Huko-huko, Kecamatan Pomalaa, kabupaten Kolaka yang mereka nilai tidak berkeadilan, Rabu (15/9)

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kolaka Kontrol dalam orasinya Ketua ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Kolaka, Dudi Khaeruddin dan Ketua DPC Laki Kolaka Mardin Fahrun, mempertanyakan alasan hakim PN Kolaka yang memenangkan pihak penggugat atas nama Mitran Rende, anak dari Markus Nuntun, terhadap para tergugat (beberapa orang warga Huko-Huko) atas tanah seluas 10 hektar.

Menurut para demonstran, bukti kepemilikan tanah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipegang oleh Markus Nuntun diterbitkan tahun 1974 adalah palsu. Selain itu, luasan tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan SKT yang ada dengan Keputusan PN tersebut.

“Kami duga tandatangan SKT itu palsu, sebab kepala desa Huko-Huko saat itu namanya Muhammad Yusuf, bukan Yusufi dalam SKT yang dipegang oleh penggugat, dan dalam SKT luasan tanah tertera seluas 10 ha, tapi yang diputus oleh hakim tanah seluas 18 ha, inilah yang membuat tanda tanya bagi kami,” tegas Mardin.

Baca juga :   Gelar Apel Gabungan Wujudkan Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri

Demonstran menilai putusan hakim sepihak, sebab tidak menghadirkan saksi ahli dipersidangan sebelum memutus perkara tersebut.

“Kami tidak mempersoalkan putusan PN, tapi kami ingin tahu apa dasar sehingga memutuskan seperti itu, karena itu kami hadir untuk menyuarakan keadilan,” tegas Dudi dalam orasinya.

Perwakilan demonstran saat bertemu dengan pihak PN Kolaka untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Perwakilan demonstran diizinkann bertemu dengan pihak PN Kolaka untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam pertemuan itu para pendemo meminta klarifikasi terkait putusan PN Kolaka dalam pekara tersebut.

Humas PN Kolaka Ignatius Yulyanto Ari Wibowo kepada wartawan mengatakan, pihaknya menerima massa di halaman kantor karena masih suasana pandemi. Adapun terkait putusan hakim PN Kolaka atas tanah di desa Huko-Huko, dirinya tidak bisa mengomentarinya, sebab itu melanggar kode etik. Dia juga menyatakan bahwa perkara ini masih berproses di tingkat kasasi.

“Teman-teman tadi mendesak untuk klarifikasi, tapi saya terikat kode etik, siapapun itu tidak boleh mengomentari keputusan hakim, jadi perkara ini sudah kami putus disini, dan majelis disini sudah memutus memenangkan penggugat, dan para tergugat sepertinya sudah mengajukan upaya hukum banding, sekarang ini tahapannya dalam proses kasasi, jadi perkara ini belum selesai,” tuturnya. (pc)

Artikel ini telah dibaca 24 kali

Baca Lainnya

Berkah Gelegar PLN Mobile, Erick Terima Hadiah Mobil Listrik

3 April 2024 - 23:55

PT Vale Edukasi Pengunjung Job Fair Bahaya Lowongan Kerja Palsu

4 Maret 2024 - 15:01

Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk Adriansyah Chaniago saat mendamping Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor berkunjung ke stand job fair PT Vale Indonesia.

Tingkatkan Kreativitas Anak, Sutan Raja Hotel Kolaka Gelar Lomba Mewarnai

4 Februari 2024 - 10:02

Atasi Kesulitan Air Bersih Warga BTN Bukit Balandete, PLN Kucurkan Dana CSR

21 September 2023 - 12:06

Penyerahan dan peresmian pengadaan instalasi air bersih warga Kelurahan Balandete, Selasa (19/9/2023)

PT Vale Gelar Pelatihan Herbal di Baula

8 September 2023 - 14:01

Safei Apresiasi Peran TP PKK Kolaka

7 September 2023 - 19:08

Trending di Kolaka