SULTRAKITA.COM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone terus menjalin sinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang transparan dan akuntabel.
Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin ke kantor KPU RI, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (21/5).
Wabup Bone disambut Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU Mashur Sampurna Jaya, didampingi Kabag Fasilitasi Kerja Sama Mardia Sukma Holle dan Kabag Program dan Anggaran M Krisdiono.
Kunker di KPU RI ini juga membahas kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan KPU, khususnya dalam aspek pendanaan dan sosialisasi Pilkada. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pengelolaan dana hibah yang dialokasikan untuk Pilkada.
Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pelaporan yang jelas, serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana hibah digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai aturan. Transparansi mutlak diperlukan agar masyarakat percaya dan Pilkada berjalan lancar,” tegasnya.
Hal lain yang dibahas yaitu penguatan sistem pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk pelibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan organisasi masyarakat dalam memantau alokasi dana.
Pemkab Bone juga berkomitmen mendukung penuh KPU dalam sosialisasi dan edukasi pemilih. Upaya ini akan dilakukan melalui berbagai platform, mulai dari media massa, media sosial, hingga kegiatan tatap muka di tingkat desa dan kelurahan.
“Kami akan memaksimalkan peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk menyebarkan informasi pemilu. Partisipasi aktif warga sangat penting agar Pilkada benar-benar mencerminkan suara rakyat,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Kepala Biro Perencanaan KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, menyambut positif komitmen Wabup Bone dan menyatakan bahwa kolaborasi semacam ini menjadi kunci suksesnya pemilu.
“Dukungan pemerintah daerah sangat vital, terutama dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar, partisipatif, dan bebas dari kecurangan. Kami apresiasi langkah proaktif Kabupaten Bone,” ungkapnya. (WRD)
