SULTRAKITA.COM, LASUSUA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kolaka Utara (Kolut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Pelanggaran dengan antar Penegakan Hukum Terpadu persiapan tahapan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 mendatang.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Bawaslu Kolut, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (kejari) dengan dihadiri oleh jajaran Kepolisian Polres Kolut, beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta anggota dan staf penanganan pelanggaran Bawaslu (Kolut).
Ketua Bawaslu Kolut Robi Haruma mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka persiapan penanganan tindak pidana tentang tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2024 mendatang.
Menurutnya, rapat tersebut sebagai langkah dalam antisipasi dan tindakan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam setiap tahapan, agar efektif dan efisien dalam penanganan dugaan pidana pelanggaran pemilu tersebut.
“Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dan komitmen bersama, untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Sehingga kami mengundang beberapa stakeholder, untuk menyamakan persepsi terkait langkah-langkah dan tindakan penanganan pelanggaran,” kata Robi Haruma Kamis (31/3/2022).
Robi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, pihaknya menilai pelanggaran yang paling sering terjadi di Kolut adanya money politik atau politik uang, yang dilakukan oleh oknum sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada saat pemilihan.
“Yang jadi pembahasan utama kita terkait adanya dugaan praktek money politik yang rawan terjadi di Kolut, meski fakta tidak ada laporan resmi, namun kita berupaya melakukan antisifasi agar tidak terjadi di pemilu mendatang,” ujarnya.
Lanjut dikatakan, dalam rapat tersebut pihaknya melakukan pemetaan pasal-pasal pidana yang bisa dijadikan sebagai acuan, terhadap oknum-oknum yang melakukan kecurangan yang mencederai domokrasi tersebut.
Olehnya itu ada beberapa langkah antisipasi seperti melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwa dan membentuk desa binaan di setiap kecamatan.
“Ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk berupaya menekan politik uang ini, seperti membentuk tim yang melibatkan stekholder terkait serta membentuk desa binaan nantinya,” tandasnya. (Man)
