Menu ✖

Mode Gelap

Berita Utama · 28 Okt 2026 10:24

GAKKUM Tegaskan Petani Wajib Patuh Aturan Penggunaan Kawasan Hutan


 GAKKUM Tegaskan Petani Wajib Patuh Aturan Penggunaan Kawasan Hutan Perbesar

SULTRAKITA.COM, Morowali — Aktivitas operasional pertambangan salah satu perusahaan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, lumpuh total akibat aksi sepihak yang dilancarkan oleh kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Petani Bersatu.

Selain menduduki fasilitas vital, aksi yang berlangsung pada Senin (26/10/2026) di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur ini dilaporkan berjalan anarkis dan menolak jalur damai melalui mediasi.

Massa yang diperkirakan berjumlah 70 orang sengaja menerobos barikade petugas keamanan, menduduki kantor utama, hingga mendirikan tenda di dalam area operasional. Pemblokiran akses logistik utama ini memaksa seluruh roda bisnis perusahaan berhenti beroperasi.

Pihak manajemen PT Vale Indonesia Tbk sempat berupaya membuka ruang dialog di lapangan untuk mencari solusi, namun tawaran mediasi tersebut ditolak oleh massa yang justru memicu gesekan fisik dan aksi saling dorong di area kontraktor lokal.

Tindakan ekstrem ini merupakan kelanjutan dari rentetan gangguan keamanan sebelumnya. Pada 13 Oktober 2026, kelompok massa dilaporkan telah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas pengamanan hutan milik perusahaan, termasuk pagar seng, portal KM 9 Bahobase, serta inventaris di Posko Tim Terpadu Pengamanan Hutan.

Baca juga :  Operasi Zebra, Sat Lantas Polres Bone Sosialisasi Tertib Lalu Lintas di Sejumlah Sekolah

Insiden tersebut menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit. Merespons tindakan anarkis tersebut, pihak korporasi resmi menyeret kasus dugaan tindak pidana pengrusakan ini ke ranah hukum dengan melapor ke Polda Sulawesi Tengah pada Senin (26/10/2026).

Diketahui kalau lahan perkebunan dan pertanian yang saat ini dikuasai oleh masyarakat setempat merupakan kawasan hutan atau PPKH PT Vale Indonesia Tbk.

Penguasaan lahan ini berawal dari aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan dengan cara membakar. Terlebih, saat ini seluruh stakeholder tengah melakukan langkah pencegahan atas potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Menanggapi konflik di kawasan hutan Morowali tersebut, Kepala Balai Penegakan Hukum (GAKKUM) Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan bahwa aktivitas pembukaan lahan tanpa izin resmi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan adalah tindakan ilegal. Ia mengecam keras perambahan liar yang dinilainya dilakukan tanpa prosedur dan membahayakan lingkungan.

“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal, dan itu akan merugikan masyarakat. Kalau perusahaan yang membuka lahan, itu ada teknik, prosedur, membuat mitigasi bencana, punya Amdal, sehingga tidak merugikan masyarakat,” tegas Ali Bahri, Selasa (27/10/2026).

Baca juga :  Beredar Foto Kontroversi Pasca Unjuk Rasa FMPD Bone, Ini Klarifikasi Korlap

Ali menambahkan bahwa pihak pengelola merupakan pemegang izin PPKH yang sah dan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga area konsesinya dari segala bentuk gangguan.

GAKKUM mendukung penuh langkah tegas aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana para pelaku perambahan hutan maupun aktor di balik aksi anarkis tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah resmi ditangani oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah.***

Artikel ini telah dibaca 26 kali

Baca Lainnya

Vale Indonesia Paparkan Kinerja 9 Bulan 2026 dan Strategi Pertumbuhan di Hadapan 50 Analis

19 November 2026 - 20:17

Semarak Festival Kebudayaan Mekongga 2026, 60 Pasangan Nikmati Layanan Isbat Nikah Gratis

18 November 2026 - 19:01

Agrinas Palma Nusantara Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dorong Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

18 November 2026 - 16:33

Agrinas Palma Nusantara Gelar Pasar Rakyat dan Layanan Kesehatan Gratis di Kolaka

18 November 2026 - 16:07

ANTAM Bantu Tiga Karang Taruna Kembangkan Usaha UMKM di Kolaka

18 November 2026 - 14:34

RUPSLB Vale Indonesia Tetapkan Sahid Junaidi sebagai Komisaris, Basrie Kamba Jadi Direktur

18 November 2026 - 13:25

Trending di Berita Utama