Menu ✖

Mode Gelap

Berita Utama · 24 Jan 2026 18:39

Jalankan Bisnis Secara Profesional, IPIP Tegaskan Komitmen Patuhi Regulasi Perundang-Undangan


 Jalankan Bisnis Secara Profesional, IPIP Tegaskan Komitmen Patuhi Regulasi Perundang-Undangan Perbesar

SULTRAKITA.COM, KOLAKA –  Di tengah masifnya pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, isu mengenai keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kerap menjadi sorotan. Publik pun tak jarang menaruh kekhawatiran akan adanya diskriminasi antara TKA dengan pekerja lokal.

Menyikapi persoalan tersebut, PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) menegaskan komitmen untuk menjalankan praktik bisnis secara profesional dan patuh terhadap regulasi perundang-undangan.

General Manager External IPIP, Saefuddin Muslimin, menjelaskan bahwa keberadaan TKA adalah bagian penting yang tak terpisahkan. Sebagai perusahaan yang tengah menggarap proyek berskala besar dan berteknologi tinggi di Bumi Mekongga, kehadiran tenaga kerja asing asal Tiongkok bertujuan untuk mengakselerasi proyek di kawasan industri IPIP.

Pria yang akrab disapa Efu ini menegaskan bahwa keberadaan tenaga kerja asing untuk mempercepat tahapan konstruksi—TKA yang didatangkan pun umumnya memiliki keahlian khusus. Dalam konteks ini, kata dia, TKA diposisikan sebagai penguat, bukan sebagai pengganti tenaga kerja lokal.

Ia menegaskan, pemerintah membuka akses penggunaan tenaga kerja asing sepanjang sesuai regulasi yang berlaku. “Kami memastikan bahwa setiap TKA yang keluar-masuk di kawasan industri sudah dilaporkan ke pihak imigrasi selaku institusi pemerintah yang menjalankan tugas keimigrasian,” katanya.

Baca juga :  Selingkuh Selama 6 Tahun, Suami Tewas Akibat Lerai Pertikaian Istri Bersama PIL

Tegaskan Tak Ada Diskriminasi antara TKA dengan Pekerja Lokal

Menyikapi kekhawatiran publik akan adanya dugaan perlakuan istimewa yang diberikan kepada para TKA, IPIP menegaskan bahwa setiap pekerja memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pun dari segi kesejahteraan, perusahaan memastikan tidak ada diskriminasi antara TKA dengan pekerja lokal.

Perusahaan menyadari bahwa kepercayaan publik menjadi modal utama dalam keberlanjutan proyek. Karena itu, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.

Sehubungan dengan pemberitaan pasca-rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kolaka, IPIP berharap agar informasi yang disampaikan ke publik dapat dipahami secara utuh, proporsional, dan berbasis fakta. (*)

Artikel ini telah dibaca 69 kali

Baca Lainnya

Dua Inovasi Unggulan Vale Indonesia Sabet Gold dan Silver di OPEXCON 2026

21 November 2026 - 15:45

Vale Indonesia Paparkan Kinerja 9 Bulan 2026 dan Strategi Pertumbuhan di Hadapan 50 Analis

19 November 2026 - 20:17

Vale Indonesia Dorong Pertanian Berkelanjutan di Luwu Timur, Perkuat Peran 19 Kelompok Wanita Tani

19 November 2026 - 12:24

Dari Jurnalis ke Direksi Vale Indonesia, Ini Perjalanan Basrie Kamba

18 November 2026 - 20:17

Semarak Festival Kebudayaan Mekongga 2026, 60 Pasangan Nikmati Layanan Isbat Nikah Gratis

18 November 2026 - 19:01

Agrinas Palma Nusantara Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dorong Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

18 November 2026 - 16:33

Trending di Berita Utama