SULTRAKITA.COM, KENDARI – Pemerintah tengah mewacanakan pemberlakuan new normal di tengah pandemi corona. Terhadap kebijakan itu, Ali Mardan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meminta pemerintah memperhatikan pesantren.
Ali Mardan menyebutkan, meski Sultra belum masuk daftar pemberlakuan new normal awal Juni nanti, namun ia meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) mulai mendata dampak kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 bagi masyarakat, termasuk dikalangan pesantren.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi hingga kabupaten atau kota agar menyiapkan fasilitas kesehatan dan lebih cepat mendeteksi penyebaran virus corona.
“Sebelum new normal diberlakukan, saya kira harus ada kebijakan uji swab secara massal kepada warga yang berpotensi terinfeksi virus corona,” jelasnya.
Lanjut Ali Mardin, Pemprov Sultra telah mengalokasikan anggaran penanganan corona termasuk untuk logistik sebagai jaring pengaman warga.
Anggaran kurang lebih Rp 400 miliar itu, diharapkan bisa turut menyentuh pondok pesantren yang ada di Bumi Anoa.
” Kita harap, anggaran yang begitu besar dapat meringankan beban warga selama pandemi ini dan menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak, termasuk pesantren, ” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sultra Jaelani menyebut, pesantren di Sultra jumlahnya cukup banyak, karenanya sangat penting ada perhatian pemerintah daerah terhadap mereka.
Menurut Jaelani, sarana dan prasarana pesantren saat ini sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam penerapan protokol Covid-19 menuju new normal.
” Kebanyakan pesantren tersebar di kabupaten/kota, Kami berharap harapkan baik Pemprov maupun Pemda memberikan perhatian lebih kepada Ponpes pada masa new normal nanti, ” jelasnya. (Man)
