SULTRAKITA.COM, WAKATOBI – Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Pemda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) ditiga pulau di Wakatobi. Musrembang yang berlangsung senin hingga rabu itu, diawali di Kecamatan Binongko sampai Kecamatan Kaledupa.
Mengusung tema ‘Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Melalui Peningkatan Infrastruktur, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Inovasi Daerah Menuju Wakatobi yang Sejahtera dan Berdaya Saing’, Musrembang kali ini dilakukan guna mendengarkan secara langsung usulan masyarakat di enam kecamatan di Kaledupa, Tomia dan Binongko, untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wakatobi tahun 2019.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Muhammad Ilyas Abibu menyebutkan, dari usulan di Kaledupa Tomia, Binongko didominasi usulan yang sama yaitu perbaikan sarana- prasana, Infratruktur, pembangunan sarana air bersih, peningkatan Pelayanan PLN sampai 24 jam, pembuatan tanggul penahan ombak, pembenahan pelabuhan rakyat di ke dua kecamatan.
“Kalau saya lihat usulan masyarakat ini 80 persen usulan program untuk tahun 2018 adalah pembangunan infrastruktur, sedsngkan Yang non infrastruktur itu sekitar 20 persen,” kata Muhammad Ilyas Abibu (Selasa, 13/4)
Menurut Ilyas Abibu, fokus pembangunan infrastruktur dalam usulan Musrembang ini demi menopang tiga sektor unggulan di Kabupaten Wakatobi, yakni sektor Pariwisata, Perikanan dan perdagangan antar pulau, karenanya pembangunan harus mengakomodir arus transportasi laut dan darat.
“Yang saya lihat waktu kemarin saya turun lapangan, yang harus segera kita perbaiki itu adalah infrastruktur jalan. Karena itu yang menyambungkan akses terhadap daerah-daerah destinasi. Kemarin saya ke daerah Dete, Kecamatan Tomia Timut yang juga merupakan salah satu destinasi, tapi jalannya tidak bagus dan itu harus segera kita benahi jalan kita, supaya arus kunjungan kesana melalui darat bisa memungkinkan,”
Lebih lanjut kata Ilyas Abibu, musrembang keliling merupakan upaya pemerintah daerah untuk menberi perhatian dan rasa keadilan kesemua masyarakat di 8 kecamatan, ini bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di masing-masing kecamatan”. (Man)