SULTRAKITA.COM, Jakarta – Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengkritik sewa lahan tambang sebesar Rp60 ribu perhektar yang dibayarkan PT Vale, perusahaan yang menjadi bagian group MIND ID selama ini. Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara oleh Panja Vale Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022)
Penentuan nilai sewa lahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat merujuk pada pada Peraturan Pemerintah (PP) 81 tahun 2019, salah satunya disebutkan penerimaan dari iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara senilai Rp60 ribu per hektar setiap tahun.
Atas nilai sewa yang dianggap rendah, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menegaskan, sebaiknya jika memang dianggap kontribusi PT Vale rendah pada sewa lahan tambang, maka yang harus dilakukan adalah merubah aturan tersebut. Bahkan nilai sewa lahan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penyewaan lahan untuk sektor pertanian yang nilainya bisa mencapai jutaan per hektar. Padahal pemanfaatan lahan untuk menanam.
“Land rent siapa yang putuskan pusat atau daerah, di Kementerian apa?. Apakah sewa yang sama terjadi di Sultra dan Sulteng sama dan itu kebijakan pusat. Jika sama, apa dasarnya. Jika PP, maka diputuskan untuk merubah PP tersebut agar persoalan Sulsel selesai,” ujarnya.
Menurut Adian, harus ada keputusan jika memang harga rendah maka disepakati bersama dirjen terkait melakukan perubahan sewa lahan berapa angka yang ditetapkan. Apalagi tarif harga Rp60 ribu per hektar berlaku untuk semua perusahaan tambang, tidak hanya di PT Vale.
“Kadang kita terlalu bersemangat tapi tidak memahami apa yang menjadi persoalan, dan bisa tidak didapatkan nilai saham yang dimiliki oleh PT Vale. Lebih baik memutuskan hal konkrit dengan tingkatkan harga sewa lahan, siapapun bisa bayar itu,” tuturnya.
Adian menegaskan, revisi PP terkait perubahan nilai sewa lahan Rp.60 ribu perhektar merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan perubahan. (bak)
