SULTRAKITA.COM, KENDARI – Belum lama ini minyak goreng mengalami kelangkaan. Kemudian menyusul Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar (Biodiesel) juga ikutan langka.
Melihat hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Aksan Jaya Putra angkat bicara mengkritik kinerja perusahaan plat merah PT Pertamina (Persero).
Pria yang akrab disapa AJP mengatakan, beberapa hari ini terjadi kelangkaan BBM di sejumlah Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Atas kelangkaan BBM, membuat antrean panjang di beberapa SPBU di Kota Kendari, dimana kebanyakan dari sopir truk yang dominan menggunakan BBM jenis Solar bersubsidi yang tak mendapat bagian.
“Pada akhirnya mereka (sopir truk) tak sedikit membeli Solar yang dijual secara eceran di pinggir jalan. Tentunya dengan harga dua kali lipat dari harga eceran di SPBU yang hanya Rp5.150 per liter. Padahal suplai BBM dari Terminal BBM Pertamina terbilang lancar dan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat, sesuai peruntukan Solar subsidi,” bebernya.
Justru, lanjut AJP Solar subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat seakan mubasir di mata pemerintah. Wakil Ketua Komisi III bidang Infrastruktur dan Pertambangan di DPRD Sultra ini pun geram melihat kondisi saat ini.
“Kelangkaan BBM terjadi diduga karena kebutuhan solar subsidi lebih banyak dilarikan ke industri pertambangan, sebab harga Solar atau Shell V-Power Diesel non subsidi peruntukan industri dan kalangan atas ikut naik di April 2022 ini,” ujar AJP.
Dirinya menilai harga Solar non subsidi dari Rp13.750 per liter naik Rp4.350 sehingga menjadi Rp18.100 per liter. Maka, kata dia dengan ikut meroketnya harga Solar industri jadi ada dugaan besar kemungkinan Solar subdsidi yang ada di SPBU di jual ke industri khususnya di pertambangan.
Oleh sebab itu, Aksan Jaya Putra mewarning dengan keras pihak SPBU yang ada di Kota Kendari, agar tidak menjual belikan Solar subdisi ke perusahaan tambang.
“Saya mengajak seluruh stakeholder baik, Pertamina, Pemerintah melalui Dinas ESDM dan aparat kepolisian untuk mengawasi SPBU di Kota Kendari,” pinta Politisi Partai Golkar ini.
AJP pun meminta kepada pihak Pertamina supaya memberikan sanksi berat, terhadap SPBU yang berani menjual Solar subsidi ke perusahan tambang dan akan mendesak pemerintah mencabut izinnya, dan mendesak Pertamina untuk memberi sanksi tegas.
Sementara dalam waktu dekat, pihaknya akan menjadwalkan turun ke SPBU, guna mencari tahu penyebab kelangkaan Solar subsidi dan BBM jenis Solar dan Pertalite.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan terjun melihat ke SPBU dan mempertanyakan apa penyebabnya BBM bisa langka,” tandasnya. (Ikl)
