SULTRAKITA.COM, WAKATOBI – Warga asal Desa Te’e Mo’ane kembali mempertanyakan kejelasan status tanah yang dijadikan Bandara Maranggo, Kelurahan Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebagai wujud aksi, masyarakat membangun Gazebo (Fale) di ujung landasan pacu Bandara Maranggo, Kelurahan Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Minggu 8 Mei 2022.
Pasalnya, sejumlah warga pemilik kebun menuntut kejelasan status tanahnya untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi.
Salah satu pemilik tanah, La Arba’a mengaku sangat bingung dipersoalan ini. Tidak hanya itu, ia memiliki keterbatasan untuk meminta kejelasan dan tanggungjawab pemerintah menyelesaikan permasalahan yang sudah 25 tahun berjalan.
“Tidak tahu apakah dimanipulasi bagaimana, sehingga tanah kebun kami menjadi aset pemerintah. Bahkan surat kontrak perjanjian tidak ada, kuitansi tidak ada. Apalagi kami tidak pernah menandatangani hal ini. Dan hari ini kami mulai lagi membangun kekuatan untuk meminta pemerintah dengan memberikan keterangan yang jelas kepada kami,” bebernya kepada sultrakita.com saat ditemui di lokasi.
Ia mengungkapkan, prsoalan ini selalu dibiarkan berlarut-larut. Buktinya, sebelum Wakatobi mekar, Lapangan terbang ini sudah menjadi aset pemerintahan buton dan di pertengahan tahun 2021, Lapter resmi menjadi aset pemerintah Wakatobi.
“Seharusnya, Pemda menemui dulu masyarakatnya khususnya pemilik lahan untuk memperjelas dan memperbaiki persoalan bertahun-tahun ini. Tapi ini tidak, kita dibiarkan begini saja,” kesalnya.
Hal senada diungkapkan La Molu A. Menurutnya, dengan adanya pembuatan Gazebo atau Fale-Falle ini sebagai aksi warga secara simbolik agar Pemerintah segera melihat dan menyelesaikan secepatnya masalah ini.
“Aksi simbolik ini sudah beberapa kali kami lakukan, tapi tidak ada tindakan dari pemerintah kita. Kami juga sudah sampaikan di kantor DPRD Wakatobi pada Senin 5 Juli 2021. Bahkan hingga kami juga temui pak Bupati Wakatobi tapi tidak ada titik jelas sampai saat ini sehingga hari ini kami aksi seperti ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pada saat membangun gazebo ini, Molu para warga di datangi sekuriti dengan nada mengancam bahwa akan dibongkar ini gazebo.
Menurutnya, hal seperti ini selalu dialami selama proses ini berlanjut. Jadi ini salah satu bukti bahwa Pemda tidak mampu menyelesaikan persoalan dan merugikan masyarakatnya.
“Kami sudah lalui banyak tahap dipersoalan ini, tapi mereka hanya membuka mata dan telinganya saja. Namun hatinya tidak merasa prihatin dengan masyarakatnya.
“Sudah jelas, kami melakukan pertemuan juga secara langsung. Jadi harus dengan cara apalagi kami masyarakat miskin ini lakukan dipersoalan yang bertahun-tahun ini,” kesal Molu.
Ia menegaskan, para warga akan menunggu lagi tindakanya pemerintah Wakatobi.
“Apabila disepelekan lagi, kami akan bersuara di Jakarta, apakah tetap sama, atau ada tindakan penyelesaian, tutupnya.
Saat dikonfirmasi Bupati Wakatobi melalui via whatsapp belum ada tanggapan hingga saat ini. (AN)
