SULTRAKITA.COM, WAKATOBI — Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Wanci mulai mempersiapkan pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang (ramp check) menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Sebanyak 11 kapal penumpang yang melayani sejumlah rute pelayaran di wilayah Wakatobi dan sekitarnya masuk dalam pendataan untuk menjalani pemeriksaan keselamatan.
Petugas Kesyahbandaran UPP Kelas II Wanci, Rahman, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR.DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
Menurut Rahman, sosialisasi instruksi tersebut telah dilaksanakan pada 9 November 2026. Sejak saat itu, pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap kapal-kapal penumpang yang beroperasi maupun kapal yang disiapkan untuk mendukung angkutan Nataru.
“Kami sudah mengkroscek berapa saja kapal penumpang yang beroperasi dari Wanci ke Lasalimu, Wanci ke Pasarwajo, dan Wanci ke Baubau. Juga dari Patinggu ke Wakatobi 2 (Kaledupa, Tomia, Binongko),” ujar Raman.
Ia menjelaskan, kapal-kapal yang menjadi sasaran pemeriksaan melayani sejumlah rute, di antaranya Wanci–Lasalimu, Wanci–Pasarwajo, serta pelayaran kapal yang melayani rute Kaledupa, Tomia, dan Binongko.
Pelaksanaan ramp check, telah dilakukan hingga Rabu (11/11) dan ditargetkan rampung paling lambat 1 Desember 2026.
Rahman menegaskan, kapal yang tidak mengikuti pemeriksaan atau tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan tidak akan diizinkan beroperasi. Pihak syahbandar tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebelum seluruh persyaratan keselamatan dan administrasi dipenuhi.
“Apabila kapal-kapal yang tidak melakukan ramp check, maka tidak dibenarkan untuk berlayar. Kami tidak akan memberikan SPB,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan tidak hanya menyasar kapal yang aktif beroperasi, tetapi juga kapal yang sedang tidak berlayar atau dalam kondisi siaga. Pendataan tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan armada cadangan apabila dibutuhkan selama masa angkutan Nataru.
Adapun pemeriksaan meliputi aspek keselamatan pelayaran, kelengkapan alat navigasi, serta perlengkapan keselamatan di atas kapal. Beberapa peralatan yang menjadi perhatian antara lain *life jacket*, *liferaft*, radio komunikasi, alat pemadam kebakaran, GPS, dan radar.
Selain itu, kelengkapan serta masa berlaku dokumen kapal juga menjadi persyaratan utama. Kapal yang dokumennya tidak lengkap atau telah kedaluwarsa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan.
Rahman mengungkapkan, hingga 11 November 2026, pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian.
“Temuan belum ada di lapangan. Kami baru melakukan persiapan karena sosialisasinya juga baru tanggal 9 November kemarin,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut, pelaksanaan uji kelaiklautan kapal dimulai 1 November 2026 dengan batas penyampaian laporan paling lambat 30 November 2026.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, operator kapal diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat hingga 15 Desember 2026.
Jika sampai batas waktu tersebut rekomendasi perbaikan belum dipenuhi, kapal dilarang beroperasi hingga seluruh ketidaksesuaian dinyatakan terpenuhi.
Rahman juga menjelaskan bahwa pengawasan administrasi keberangkatan kapal kini didukung sistem Inaportnet yang terintegrasi secara daring.
Melalui sistem tersebut, pengajuan kedatangan dan keberangkatan kapal harus memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, UPP Kelas II Wanci berharap seluruh operator kapal dapat mempersiapkan armadanya sejak dini agar penyelenggaraan angkutan laut selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 berjalan aman, tertib, dan lancar. (MN)
