SULTRAKITA.COM, WAKATOBI – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2020–2025, Wa Ode Nurhayati, menilai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Hanura, Litao (La Lita), hanya menjadi korban politik dalam proses Pergantian Antarwaktu (PAW).
Penilaian itu disampaikan karena proses hukum yang menjerat Litao masih bergulir ditingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), sementara tahapan PAW terhadap dirinya dinilai terkesan dipaksakan.
Wa Ode Nurhayati mempertanyakan langkah Partai Hanura yang tetap memproses PAW ketika Litao belum memperoleh putusan hukum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap kader partai.
Ia bahkan menilai proses PAW tersebut menguatkan dugaan keluarga Litao mengenai adanya pihak yang berkepentingan terhadap kursi legislatif yang saat ini diduduki Litao.
“Ketika keluarga mengatakan kasus Litao kriminalisasi, publik bungkam, nyaris tak percaya, meski banyak fakta di depan mata. Kita menganut paham apatis, bukan diri kita, bukan keluarga kita,” ungkap Wa Ode Nurhayati, Sabtu (14/11).
Ia menyebut kasus yang menimpa Litao seharusnya menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan persoalan dalam penegakan hukum sekaligus dinamika politik di internal partai.
Wa Ode juga menyoroti adanya pihak yang merayakan rencana pelantikan calon pengganti Litao hingga menyiarkannya melalui media sosial. Menurutnya, hal tersebut semakin memperkuat dugaan keluarga bahwa terdapat pihak yang sangat menginginkan kursi DPRD yang ditinggalkan Litao.
“Ketika ada yang euforia pelantikan sampai live di media sosial, ini kemudian menjawab klaim keluarga bahwa ada yang sangat berhasrat atas kursi Litao,” ujarnya.
Lebih jauh, Wa Ode memperingatkan bahwa polemik tersebut berpotensi berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada Partai Hanura, khususnya di Kabupaten Wakatobi. Ia bahkan memprediksi persoalan ini dapat memengaruhi masa depan partai pada pemilihan berikutnya jika tidak disikapi secara bijaksana.
Menurutnya, Litao merupakan salah satu kader yang memiliki kontribusi besar terhadap perolehan kursi Partai Hanura di DPRD Wakatobi. Karena itu, ia menyayangkan sikap partai yang dinilai tidak memberikan pendampingan memadai ketika kadernya menghadapi persoalan hukum.
Ia juga mempertanyakan keputusan partai yang tetap mengundang Litao mengikuti proses di Mahkamah Partai terkait PAW, meskipun mengetahui yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan.
Wa Ode bahkan mengungkapkan adanya dugaan bahwa Litao masih dibebani kewajiban setoran bulanan kepada partai selama berada dalam tahanan, sementara menurutnya tidak ada pendampingan hukum yang diberikan oleh partai.
“Partai Hanura tahu bahwa Litao sedang dipenjara, tapi mengirim undangan Mahkamah Partai atas proses PAW. Ini politik kotor pragmatis, di mana kader hanya dimanfaatkan untuk meraup kursi, lalu tidak mendapat hak maksimal dari partai ketika bermasalah,” tegasnya.
Selain persoalan etika politik, Wa Ode turut mempersoalkan dasar hukum pelaksanaan PAW. Ia berpendapat pergantian antarwaktu anggota DPRD yang tersangkut perkara pidana harus memperhatikan ketentuan hukum, termasuk status putusan pengadilan.
Menurutnya, proses hukum Litao yang masih berada pada tahap kasasi seharusnya menjadi pertimbangan sebelum tahapan PAW dilanjutkan. Ia merujuk pada ketentuan yang mensyaratkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam kondisi hukum tertentu sebelum penggantian antarwaktu dilakukan.
Sementara itu, kuasa hukum Litao, Jayadin La Ode, sebelumnya telah mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wakatobi pada Jumat (13/11) untuk menyampaikan keberatan atas proses PAW tersebut.
Jayadin meminta DPRD dan KPU Wakatobi tidak melanjutkan tahapan PAW sebelum perkara hukum yang menjerat kliennya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Keberatan itu menyusul surat DPRD Wakatobi tertanggal 12 November 2025 kepada KPU terkait permintaan nama calon pengganti Litao melalui mekanisme PAW.
Jayadin merujuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1).
“Karena itu, kami menyampaikan kepada KPU bahwa proses hukum klien kami masih berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Kami meminta KPU dan DPRD Wakatobi menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Jayadin.
Hingga saat ini, polemik PAW Litao menjadi sorotan karena mempertemukan persoalan hukum, mekanisme pergantian kursi legislatif, dan dinamika internal Partai Hanura.
Keputusan mengenai kelanjutan proses tersebut diharapkan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (MN)
