SULTRAKITA.COM, WATAMPONE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, bakal memanggil perwakilan Forum Komunikasi Pendamping Desa (FKPD) Bone, sebagai bentuk respon atas pemutusan kontrak sepihak 10 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Agenda pemanggilan FKPD Bone ini bakal digelar besok (Jumat 31 Januari 2025) pukul 09.00 Wita, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Bone, Jalan Reformasi Watampone.
Surat undangan RDPU telah dilayangkan oleh DPRD Bone ke FKPD Kabupaten Bone yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, tertanggal 30 Januari 2025 dengan nomor surat 092/005/2025.
Koordinator Forum Komunikasi Pendamping Desa Kabupaten Bone, Dedi Hamzah membenarkan surat pemanggilan RDPU dari Komisi I DPRD Bone tersebut.
“Suratnya telah kami terima hari ini. Dan kami sudah siapkan bahan sebagai bukti bahwa kami selama ini berkinerja baik, dan tidak pernah melanggar kode etik dan telah melakukan proses unggahan perpanjangan kontrak sebelum data induk 10 pendamping desa di Bone ini disabotase oleh oknum tak bertanggung jawab, hingga tak diperpanjang kontraknya,” jelasnya.
Dedi pun mengapresiasi tindak lanjut DPRD Bone atas aspirasi dari FKPD Bone yang telah dilayangkan sebelumnya ke Ketua DPRD Bone tertanggal 20 Januari 2025 agar digelar RDPU.
Ia pun berharap setelah RDPU digelar, Komisi I DPRD Bone segera meneruskan aspirasi tersebut ke Menteri Desa Yandri Susanto dan Komisi V DPR RI dan mendesak agar 10 pendamping desa di Bone diberikan kesempatan melakukan proses klarifikasi di BPSDM PMDTT dan kembali di akomodir di perpanjangan kontrak 2025.
“Berkaitan SK Kepala BPSDM PMDTT Nomor 44 Tahun 2025 tentang perpanjang kontrak pendamping desa Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025, perlu ditinjau ulang, dan dibatalkan. Karena ini kami duga maladministrasi dan cacat hukum dan tidak sesuai dengan Kepmen 143 Tahun 2022 tentang Pendampingan Masyarakat,” ungkapnya.
FKPD Bone Desak Menteri Desa Lakukan Investigasi Internal
FKPD Kabupaten Bone mendesak Menteri Desa Yandri Susanto memerintahkan kepada jajarannya melakukan investigasi internal terkait kasus hilangnya Data Induk sejumlah Pendamping Desa di Aplikasi Manas Kemendes secara misterius.
Dedi berharap Menteri Desa memerintahkan kepada Koordinator Nasional TAPM Pusat melakukan hearing terhadap Korkab TPP Kabupaten Bone dan Korprov TPP Sulsel selaku penanggung jawab di daerah, terkait hilangnya data induk 10 TPP di Bone di Aplikasi Manas Kemendes yang berujung pemutusan kontrak kerja 10 TPP di Bone.
Bahkan jumlahnya di Sulsel, sebanyak 20 orang TPP diberhentikan kontraknya dengan alasan yang sama, yakni hilang data induknya di Aplikasi Manas Kemendes PDTT.
Ia menduga ada ulah oknum internal TPP yang menjadi dalang hingga 10 Pendamping Desa di Bone tidak diperpanjang kontraknya karena motif pribadi oleh oknum internal.
“Kami menduga ada ulah oknum internal yang melakukan sabotase dan motifnya adalah politik dan sentimen pribadi . Olehnya kami juga meminta Pihak Auditor Internal Kemendes melakukan investigasi ke Bagian pengelola data induk TPP di BPSMD PMDTT dan melakukan hearing terhadap korkab TPP Bone dan Korprov TP Provinsi Sulsel. Karena kordinator ini adalah penanggung jawab di daerah terkait program P3MD Kemendes sejak turunnya kebijakan dana desa sejak disahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,” jelas Dedi Hamzah.
Sekretaris FKPD Kabupaten Bone Andi Rahmat menegaskan bahwa kasus pemutusan kontrak sepihak ini mesti segera diatensi dan berharap Menteri Desa memerintahkan agar dilakukan investigasi internal agar ke depan tidak ada lagi pemutusan kontrak sepihak oleh BPSDM Kemendes tanpa dasar dan tidak mengikuti Kepmen 143 Tahun 2022 tentang Pendampingan Masyarakat.
“Kami tentu berharap keadilan, dan aspirasi kami dapat ditindak lanjuti dan kami diberikan kesempatan melakukan proses klarifikasi di Kemendesa,” singkatnya. (WRD)
