SULTRAKITA.COM, KOLAKA – Bupati Kolaka H.Amri meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dan meningkatkan ketersediaan pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini menyusul inflasi tahunan Kabupaten Kolaka yang mencapai 4,42 persen pada September 2026, lebih tinggi dibandingkan angka Sulawesi Tenggara maupun nasional.
Hal tersebut disampaikan Amri saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kolaka, Kamis (8/10).
Berdasarkan data September 2026, inflasi tahunan Kolaka tercatat sebesar 4,42 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara sebesar 4,17 persen dan nasional sebesar 3,28 persen.
Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi ketidakseimbangan permintaan dan pasokan. Bertambahnya jumlah penduduk serta kehadiran sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) turut meningkatkan kebutuhan pangan dan komoditas pokok masyarakat.
Amri menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pasar untuk meredam kenaikan harga. Pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah untuk menambah ketersediaan pasokan.
“Kita tidak bisa hanya fokus meredam harga melalui operasi pasar. Pasokan juga harus ditambah, termasuk melalui kerja sama dengan daerah penghasil agar kebutuhan masyarakat Kolaka dapat terpenuhi,” tegas Bupati.
Strategi pengendalian inflasi yang didorong meliputi peningkatan produksi lokal, pengembangan hortikultura, pemanfaatan lahan pekarangan, serta kerja sama dengan daerah pemasok untuk mendatangkan komoditas tertentu dari luar daerah.
Selain memperkuat pasokan, Amri meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar semakin intensif pada 2027. Pelaksanaannya juga diharapkan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Melalui penguatan pasokan, kerja sama antardaerah, dan intervensi pasar yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Kolaka berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok, mempertahankan keterjangkauan harga, serta mengendalikan tekanan inflasi secara berkelanjutan. (bak)
