SULTRAKITA.COM, JAKARTA – Tidak lama lagi, umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Untuk mengetahui jadwal pastinya, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1443 Hijriyah pada 1 April 2022 mendatang.
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, sidang isbat akan kembali digelar secara hybrid mengingat situasi masih pandemi Covid-19.
Jumlah peserta yang hadir fisik pun dibatasi sesuai ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sedangkan lainnya akan berpartisipasi melalui telekonferensi.
“Meski lebih longgar dari ketentuan tahun sebelumnya, protokol kesehatan tetap berlaku,” kata Kamaruddin dalam keterangannya seperti yang dilansir jpnn.com.
Adib menjelaskan sidang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1443 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.
“Sesi ini terbuka dan akan disiarkan melalui live streaming,” ujar Adib.
Kedua, pelaksanaan sidang isbat penetapan Awal Ramadan 1443 H. Sesi ini digelar secara tertutup setelah Salat Magrib.
Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 78 lokasi di seluruh Indonesia.
“Tahap ketiga, telekonferensi pers hasil sidang isbat akan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan media sosial Kemenag,” ucap Adib.
Ia menambahkan, menjelang sidang isbat, ruang sidang bakal disemprot disinfektan dan tempat duduk diatur berjarak. Peserta juga akan diperiksa suhu tubuh dan harus menggunakan masker. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag Adib menyebut sidang isbat digelar sesuai Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Sidang isbat akan melibatkan Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag, kedutaan besar negara sahabat, dan perwakilan ormas Islam. Kemudian, melibatkan perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya.
“Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang,” terangnya. (esy/fat/jpnn)
