SULTRAKITA.COM, KENDARI – Drs Asrun Lio MHum PhD secara resmi telah dilantik menjadi Pj Sekda Pemprov Sultra, Jumat (22/4) di Jakarta oleh Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH.

Sebelum mejabat sebagai Pj Sekda Pemprov Sultra, Asrun Lio  dipercayakan menjadi pimpinan tertinggi pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH dan Wakilnya, Dr H Lukman Abunawas SH MSi, kemudian menjadi Plh Sekda Pemprov Sultra sebanyak dua kali perpanjangan masing-masing selama tujuh hari berturut-turut.

Suami Dra Wa Ode Munanah ini termasuk pejabat yang dinilai berhasil melaksanakan tugas yang diembannya. Selain di pendidikan di Sultra, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/ Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) hingga tataran birokrasi, khususnya pada bidang pelayanan dinas yang melayani 17 kabupaten kota di Sultra, banyak mengalami perkembangan.

Termasuk selama menjabat Plh Sekda Pemprov Sultra, Akademisi asal Moronene Bombana ini cepat tanggap terhadap isu-isu penting dan mendesak untuk direspon, diantaranya masalah BBM dengan langsung melakukan rapat koordinasi antisipasi antrian pajang dan kelangkaan di masyarakat.

Berikut untuk mengenal latar belakang perjalanan karier pria yang menyelesaikan studi S3 tahun 2015 di negeri Kangguru Australia, The Australian National University of Cambera ini :

1. Sebelum bergabung di birokrasi Pemprov Sultra, Asrun Lio pernah sebagai Konsultan Proyek Peningkatan Mutu SLTP.
2. Pernah menjadi Kepala Pusat Studi Eropa UHO.
3. Pernah menjadi Kepala Sekretariat Rektor UHO.
4. Pernah menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik UHO.

Prestasi Selama Bergabung di Birokrasi Pemprov Sultra :

1. Peraih peringkat satu Rata-rata Indeks Efektivitas Tertinggi Layanan Pendidikan se-Sultra tahun 2019, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sultra, tepatnya pada satu tahun kepemimpinan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sultra.
2. Juara 1 Diklat PIM III di BPSDM Provinsi Sultra 2019.
3. 90 persen sekolah di bawah naungan Dikbud Sultra terakreditasi B. Ini karena dinilai mampu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kekurangan tenaga guru. Pada awal tahun penugasan di lingkup Dikbud Sultra tahun 2018, Dikbud Sultra mampu meningkatkan akreditasi pendidikan Sultra dari posisi ketiga paling bawah, menjadi posisi 17 besar nasional tahun 2019, dan tahun 2020 terangkat menjadi 10 besar nasional.
4. Penambahan pembangunan Kantor Dikbud Sultra sehingga pelayanan pendidikan terpusat pada satu lokasi saja.
5. Bidang budaya, dibawah komandonya, Dikbud Sultra berhasil memberikan label pada 11 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) secara nasional, sehingga total keseluruhan pada Tahun 2021 mencapai 24 WBTB.
6. Penghargaan budaya oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) diterima Pemprov Sultra dari Universitas Haluoleo yang telah mendapat mengakuan dari UNESCO, pada festival pantun daerah tahun 2020, yang dapat mendongkrat Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK Sultra yang masih berada di bawah 50 persen.
7. Dikbud Sultra bersinergis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam MoU pada 2 Februari 2021, dimana pengelolaan keberbakatan Sekolah Keberbakatan Olahragara (SKO) diserahkan kepada Dispora Sultra, sementara kurikulum tetap menjadi kewenangan Dikbud Sultra. Ini membuat Sultra menjadi tercepat ke-2 se Indonesia melakukan pelaporan sinergisitas dua instansi yang mendukung penyediaan bibit unggul bidang keberbakatan di tanah air.
8. Pemerintah Sultra melalui Dikbud Sultra pun menunjukkan keseriusan dalam melestarikan sejarah nasional, memperjuankan dikeluarkannya Kepres Nomor 120/TK/Tahun 20219 oleh Presiden Joko Widodo atas penetapan Pahlawan Nasional kepada Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Yi Koo, yang berkuasa selama dua periode sebagai Sultan Buton ke-20 tahun 1752-1755, dan ke-23 tahun 1760-1763, atas jasanya berjuang mengusir penjajah Belanda di Pulau Buton,” papar mantan Ketua Panwas Provinsi Sultra tahun 2007/2008 ini.(ikl)