SULSEL_SULTRAKITA.COM, JAKARTA — Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengambil langkah nyata untuk merealisasikan rencana Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone.
Komitmen ini dibuktikan dengan kunjungan Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin ke Kantor Kemensos RI di Jakarta, Selasa (15/4).
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Bone didampingi Kadis Sosial Bone Andi Mappangara, Kadis Lingkungan Hidup Dray Vibrianto dan Kadis DPMPTSP Andi Amran.
Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin beserta rombongan diterima Herman (Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kemensos RI) dan Budi Satriyo (Plt Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI).
Pada kesempatan tersebut, Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin memaparkan sejumlah persiapan terkait pembangunan sekolah Rakyat di Kabupaten Bone diantaranya Lokasi bekas tempat pembuangan sampah, seluas 5 hektare di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat.
“Ini adalah langkah strategis untuk mengubah lahan tidak terpakai menjadi pusat pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya, Selasa (15/4).
Selanjutnya konsep Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah ini direncanakan menampung 600 siswa yang diprioritaskan bagi siswa kurang mampu.
Adapun fasilitas yang disiapkan dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial yaitu Asrama untuk siswa dari daerah terpencil, Area pelatihan keterampilan, serta Tenaga pendidik yang direkrut dan dibiayai oleh pemerintah pusat.
Andi Akmal menegaskan, program Sekolah Rakyat ini sejalan dengan visi Pemda Bone untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera.
“Kami sangat menyambut baik inisiatif Kemensos ini. Sekolah Rakyat akan menjadi wadah bagi anak-anak kurang mampu di Bone untuk meraih masa depan lebih baik,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Kemensos menciptakan kawasan pendidikan terpadu yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat marjinal.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan dapat segera terealisasi dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. (WRD)
