SULTRAKITA.COM, WATAMPONE — Pamerintah Kabupaten (Pemkab) Bone meneriman Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Semester ll Tahun 2024 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel Amin Adab Bangun kepada Penjabat (Pj) Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra dan Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulsel di Jalan AP Petta Rani Makassar, Rabu (08/1).
Tak hanya Kabupaten Bone, Pemkab Bulukumba turut menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK yang dihadiri Wakil Bupati Bulukumba Eddy Manaf serta Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel Amin Adab Bangun mengatakan, laporan hasil pemeriksaan Semester ll menyoal kinerja penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa poin catatan permasalahan JKN agar menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja program dimasa mendatang, diantaranya penyediaan SDMK Puskesmas dan RSUD yang belum optimal, serta kondisi bangunan, prasarana dan Alkes Puskesmas dan RSUD tidak sesuai standar minimal.
Hal lain, terkait pengelolaan obat pada Puskesmas dan RSUD belum memadai, pendanaan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan meliputi upaya pencapaian pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas yang belum maksimal.
“Semoga hal ini bisa menjadi bahan untuk lebih meningkatkan pelayanan khususnya dibidang kesehatan di daerah masing-masing (Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba,” harap Amin Adab Bangun.
Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tak hanya memberikan gambaran tentang capaian kinerja program JKN, tetapi juga memberikan panduan untuk memperbaiki kekurangan.
Karena itu, Laporan Kinerja semester II ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi program JKN di Kabupaten Bone, dalam hal ini Pemkab Bone berkomitmen untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal dan berkualitas.
“Sebagai Pimpinan Daerah, saya ingin menegaskan komitmen Pemkab Bone mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan beberapa poin yakni, meningkatkan akses layanan kesehatan.”
“Penguatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Pengelolaan dana JKN yang trasparan dan akuntabel serta sinergi dan koordinasi yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, Fasilitas kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima mamfaat,” tegasnya.
Pj Bupati Bone Andi Winarno juga mengapresiasi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.
“Hasil kerja keras yang profesional adalah wujud dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya. (WRD)
