SULTRAKITA.COM, WAKATOBI – Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Wakatobi terhadap politisi Partai Hanura, Litao, dipersoalkan pihak kuasa hukumnya.
Mereka meminta DPRD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wakatobi menunda tahapan PAW sebelum proses hukum yang menjerat kliennya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Keberatan tersebut disampaikan kuasa hukum Litao, Jayadin La Ode, saat mendatangi Kantor KPU Wakatobi, Jumat (13/11). Kedatangannya bertujuan memberikan penjelasan bahwa perkara hukum yang dihadapi Litao masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Jayadin menilai, selama upaya hukum kasasi masih berjalan, seluruh pihak harus menghormati hak hukum kliennya dan tidak mengambil langkah yang berpotensi mendahului putusan pengadilan.
Persoalan PAW ini mencuat setelah DPRD Wakatobi diketahui melayangkan surat kepada KPU tertanggal 12 November 2025, terkait permintaan nama calon pengganti Litao melalui mekanisme pergantian antarwaktu.
Menurut Jayadin, mekanisme PAW harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Ia secara khusus merujuk Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut, menurutnya, KPU baru dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan lembaga legislatif setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atas upaya hukum yang diajukan anggota legislatif bersangkutan.
“Karena itu, kami menyampaikan kepada KPU bahwa proses hukum klien kami masih berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Kami meminta KPU dan DPRD Wakatobi menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Jayadin.
Selain mempersoalkan tahapan PAW, Jayadin mengungkapkan bahwa hingga saat ini Litao maupun keluarganya mengaku belum pernah menerima pemberitahuan resmi dari Partai Hanura mengenai pemberhentian dirinya sebagai anggota partai.
Ia menegaskan, setiap tahapan pergantian antarwaktu harus dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur hukum, termasuk memperhatikan status hukum anggota DPRD yang bersangkutan.
Jayadin yang mengaku pernah menjadi konsultan hukum anggota KPU menyatakan memahami mekanisme PAW. Karena itu, ia berharap KPU dan DPRD Wakatobi tidak keliru dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menghormati apa pun keputusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sebagai informasi, Litao alias La Lita sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara dalam kasus pembunuhan seorang anak di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang terjadi pada 25 Oktober 2014.
Dalam persidangan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kendari pada 30 Juni 2016 menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Litao. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman delapan tahun penjara.
Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui putusan Nomor 146/PID.SUS/2026/PT KDI tertanggal 11 Agustus 2026 memperberat hukuman Litao menjadi lima tahun penjara.
Tidak menerima putusan tersebut, Litao maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Proses kasasi yang masih berlangsung inilah yang kini menjadi dasar keberatan kuasa hukum Litao terhadap tahapan PAW di DPRD Kabupaten Wakatobi. (MN)
