SULSEL_SULTRAKITA.COM, WATAMPONE — Dua Kelompok Mahasiswa di Bone menggelar Unjuk Rasa dihari yang sama didua tempat yang berbeda. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin (BerAmal).
Salah satu aksi unjuk rasa digelar oleh kelompok mahasiswa yang menyebut dirinya sebagai Forum Pemuda Indonesia (FPI) dan Aliansi Pemuda Bersatu, lokasi unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati Bone, jalan Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Sementara kelompok mahasiswa lainnya berunjuk rasa di depan kantor DPRD Bone Jalan Stadion Lapatau, mereka menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara).
Unjuk rasa dilakukan bertepatan dengan hari pelantikan Bupati dan wakil Bupati Bone terpilih, Kamis (20/2) yang dilaksanakan di istana Negara DKI Jakarta.
Hal ini sengaja dilakukan para mahasiswa untuk mengingatkan Kepada pimpinan daerah terpilih untuk melaksanakan janji-janji politik yang digaungkan saat berkampanye. Sempat terjadi aksi saling dorong saat sejumlah pengunjuk rasa memaksa masuk ke Kantor Bupati Bone.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Front Pemuda Indonesia dan Aliansi pemuda Bersatu di depan Kantor Bupati Bone ini, mereka menuntut 3 hal yaitu:
1.Mendesak Pemkab Bone untuk segera mengaktifkan kembali UHC Istimewa di Kabupaten Bone.
2.Menolak politik dinasti dan nepotisme pada kegiatan politik di Kabupaten Bone.
3.Menolak Pelantikan pejabat daerah yang terlibat pidana.
Lebih lanjut mereka juga mempertanyakan perihal asal muasal anggaran yang digunakan oleh instansi pemerintah yang bertolak ke jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih.
Jenderal Lapangan Sukirman menuturkan anggaran dana para pejabat pemerintahan yang berangkat ke jakarta harus ditelusuri asalnya, apalagi ditengah dielukannya efisiensi anggaran oleh presiden Prabowo, dan mirisnya kondisi Bone saat ini sedang mengalami defisit.
“Hari ini adalah momen pelantikan Bupati dan wakil Bupati Bone, Pelantikan di Jakarta tapi masyarakatnya di Bone menangis, kerena kami melihat defisit anggaran yang dilontarkan presiden Prabowo berdasarkan inpres nomor 1 Tahun 2025 itu tentu harus menjadi langkah keprihatinan terhadap pemerintah Kabupaten Bone, karena kami melihat ada kerancauan karena adanya sebuah kesewenang-wenangan.
“Karena kami menduga orang-orang yang berangkat ke Jakarta yang katanya menggunakan dana pribadi yang selanjutnya tadi dikatakan akan digantikan jadi otomatis mereka menggunakan anggaran pemerintah daerah, kami sudah catat ada sekitar 40 nama yang berangkat ke Jakarta, dan untuk itu kami akan kembali menggelar aksi pada tanggal 25 Februari nanti, ” tegas Sukirman.
Menjawab hal tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bone Andi Muhammad Ikbal yang menerima kedatangan para demonstran di Kantor Bupati Bone menyampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi Aliansi Pemuda Bersatu dan Front Pemuda Indonesia tentunya akan disampaikan kepada Bupati untuk ditindak lanjuti.
“Untuk agenda yang berlangsung di Jakrta, Ada dua agenda yang dihadiri yaitu yang pertama Hari Jadi Bone dan yang kedua pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone, Siapapun yang berangkat untuk menghadiri pelantikan bupati tidak boleh menggunakan anggaran daerah, sudah ditegaskan ada larangan dari Kemendagri dan mereka Tidak punya surat tugas, Sementara yang mengikuti kegiatan hari jadi Bone ada anggaran dan surat tugas dati Bupati,” Jelasnya.
Sementara itu Kabag Hukum Setda Bone Ramli memastikan bahwa seluruh pelayanan di Kantor pemerintah Daerah Kabupaten Bone tetap berjalan sebagaimana mestinya meski ada beberapa kepala OPD yang turut serta Ke Jakarta mengikuti Ziarah makam raja Bone juga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone.
“Hari ini Pelayanan tetap berjalan, untuk kegiatan di Jakarta ada rangakaian hari jadi Bone yaitu melakukan ziarah makam raja Bone di Kalibata, kebetulan bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone,” singkatnya. (WRD)
