SULTRAKITA.COM-JAKARTA. Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Iwan Dwi Laksono mengapresiasi kinerja Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam membenahi tata kelola energi dan sumber daya mineral.
Meski baru genap setahun pada 14 Oktober 2017, namun kata Iwan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, telah berkontribusi besar bagi pengelolaan mineral.
“Pak Jonan berhasil membawa misi gerakan rakyat dan mahasiswa, saat ini tata kelola energi dan sumber daya mineral sudah berpihak pada keuntungan Indonesia, ini sudah sesuai UUD 1945 dan turunannya seperti UU Migas, UU Minerba, dan lain-lain,” ” tegas Iwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/10).
Iwan mengatakan, salah satu keberhasilan Jonan dalam menegakkan konstitusi adalah berakhirnya rezim kontrak karya (KK) Freeport. Saat ini, pengelolaan Freeport sudah menggunakan konsepsi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Rezim kontrak sudah berakhir, pemerintah Indonesia juga sudah mendapatkan divestasi 51% saham,” katanya.
Dalam pengelolaan migas, lanjut Iwan, Jonan berhasil merubah skema bagi hasil migas menjadi lebih praktis dan menguntungkan negara, yakni menggunakan skema gross split.
Dalam skema gross split, bagi hasil antara negara dan kontraktor 50:50, maka bagian kontraktor adalah 50% dari hasil produksi tanpa ada tambahan dari cost recovery. Negara tidak menanggung biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi migas, seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor. Jadi bagian yang diterima negara bersih 50%, tidak dipotong cost recovery.
Selain itu, kata Ketua Umum DPP JAMAN, Iwan Dwi Laksono, dalam rangka pengawasan produksi minyak bumi yang lebih akuntabel dan transparan, Jonan menetapkan sistem monitoring produksi minyak bumi berbasi online real time. Negara diuntungkan dengan skema dan sistem ini.
Terkait ketenagalistrikkan, Iwan menyampaikan bahwa Menteri ESDM juga terbukti mampu dalam mewujudkan energi berkeadilan yang mampu diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Dengan program Indonesia terang, Pak Jonan mampu membuat Indonesia menjadi terang benderang, terutama bagi daerah pinggiran,” tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut per September 2017 telah mampu melaksanakan elektrifikasi sebesar 93,08%. Presiden Joko Widodo telah menargetkan rasio elektrifikasi seluruh wilayah di Indonesia hingga tahun 2019 sebesar 97,32%.
Meski telah memiliki prestasi dalam satu tahun menjabat menteri ESDM, namun Iwan meminta kepada Menteri ESDM untuk terus gigih berjuang dalam mewujudkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kepentingan rakyat dan konstitusi.
“Kami minta Pak Jonan tidak kendor dan terus gigih berjuang untuk kepentingan rakyat dan konstitusi Indonesia,” tutupnya.(Man)
