Menu

Mode Gelap

Opini · 21 Mei 2021 01:01 WITA

24 Tahun Permasalahan Ganti Rugi Lahan Bandara Maranggo Tomia, Berikut Kisahnya


 24 Tahun Permasalahan Ganti Rugi Lahan Bandara Maranggo Tomia, Berikut Kisahnya Perbesar

SULTRAKITA.COM, WAKATOBI — Berlangsung 24 tahun permasalahan ganti rugi pembebasan lahan Bandara Maranggo di pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara tak kunjung menuai titik keadilan.

La Molu A mewakili puluhan pemilik tanah warga Te’emoane bahwa, dari tahun 1998 saat itu tidak pernah ada pemberitahuan maupun sosialisasi di masyarakat khususnya pemilik lahan. “Ini tiba-tiba saja ada pengukuran lahan,” ucapnya kepada sultrakita.com saat ditemui dikediamannya. Senin 17 Mei 2021.

Setelah itu, kami didatangi beberapa orang usuku yakni, Haji Heba, Arif Sulaeman dan Hasan Aidi untuk meminta kepada kami agar lahan dibebaskan untuk proyek Bandara Maranggo. “Jika kami bebaskan lahan itu, kami diiming-imingi akan dikasi meteran listrik. Setelah kami iyakan kepada mereka yang kami tidak tau dari jabatan apa mereka itu, kami tidak pernah dikasi meteran listrik itu sampai sekarang.”

Ia menjelaskan, meteran listrik itu sebagai izin pembebasan lahan, belum berbicara soal harga tanaman dan harga tanah. “Mereka yang menjanjikan meteran listrik itu menghilang tanpa alasan,” bebernya.

Masih di tahun 1998, Lanjut ceritanya. Pemerintah Kabupaten Buton didampingi kepala desa Te’emoane saat itu, hadir ditengah masyarakat untuk mensosialisasi pembangunan Bandara Maranggo.

Ditengah-tengah sosialisasi, beberapa masyarakat menanyakan tentang rencana teknisi pengerjaan jika pembukaan lahan bandara mengenai rumah tinggal, akan diapakan itu jika mengenai rumah warga. “La Gabunga (selaku pemda) menjawab, rumah yang dikena akan dibuang ke pulau Lente’a,” papar Molu.

Dengan jawaban yang kami terima dari Pemerintah Daerah seperti itu sungguh tidak baik, dalam hati kami hanya mendengar dan bersabar saja. Setelah itu, disaat yang berbeda. Pihak Kecamatan Tomia yang saat itu dijabat oleh Rusdin (jabatan Sekwan DPRD Wakatobi saat ini) datang untuk sosialisasi di desa Te’emoane dan kami di kumpul di masjid.

“Setelah warga berkumpul, semua pemilik lahan didata namanya untuk dibuatkan Surat Kontrak, tetapi itu hanya kebohongan semata yang sampai saat ini tidak dibuatkan,” ujarnya.

Dilain sisi, lanjutnya ia mengatakan. Haji Baharudin (selaku pengurus) ini menyuruh kami bahwa area perkebunana kami yang masih kosong, segera ditanami dengan tanaman agar bisa meraih keuntungan banyak dari lorenz ketika pembelian lahan dan pembelian tanaman.

Ketika terjual, kami dikasi kuitansi dengan keterangan ‘Harga Tanah dan Tanaman’ tidak ada penjelasan perkategori harga tanah permeter berapa dan harga berbagai jenis tanaman berapa. Itupun hanya sebagian pemilik yang terima. Ketika beberapa warga yang menanyakan kekeliruan itu dikediamannya, Baharudin itu memberikan dengan catatan ‘jangan ada yang tau hal ini kalau saya kasi’ ujar Molu.

Dalam waktu setengah tahun berlalu. La Aco (anaknya La Olu Jube) mungkin saat itu pihak dari Kecamatan. Dia datang meminta semua kuwitansi untuk diperbaiki karna tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Di saat itu kami warga yang tidak tahu mau bagaimana, kami langsung berikan kuwitansi itu. Tetapi itu juga bohong semata sampai sekarang tidak ada kejelasannya.

“Lorenz ditipu, kami juga ditipu oleh pemerintah pada saat itu. Kami pemilik lahan ini berjumlah sekitar tiga puluan lebih, bingung mau meminta kepada siapa untuk memperbaiki persoalan ini.”

Ia menjelaskan, saya tanami pohon kelapa dan pisang di atas lahan milik saya di dalam Bandara, itu sudah beberapa kali sebagai aksi simbol kepada Pemerintah Wakatobi untuk diselesaikan persoalan ini. Tapi selalu dicabut dan dibakar oleh securitynya lalu datang kerumah saya mengancan kalau menanam lagi akan dirusak kembali, keluhnya.

Kepala Desa Te’emoane, La Ode Gani ketika ditemui dikediamannya, Selasa 18 Mei 2021 membenarkan hal tersebut.

“Iya. Pemilik lahan ini ribut karena tidak ada penuntasan, kami juga sudah menjembatani hal itu tapi tidak pernah diindahkan oleh instansi terkait. Semoga persoalan ini segera diselesaikan,” tutupnya. (AN)

Artikel ini telah dibaca 82 kali

Baca Lainnya

Potensi TOGA Untuk Meningkatkan Imunitas Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari

16 Januari 2022 - 18:32 WITA

Nasib Perempuan Akibat Pernikahan Dini

8 Januari 2022 - 19:19 WITA

SKT, SPPT atau PBB Bukan Bukti Kepemilikan Hak Tanah

12 Oktober 2021 - 08:55 WITA

KKN dalam Perspektif Hukum Pidana

5 September 2021 - 15:32 WITA

Sulitnya Palestina Berdaulat

21 Mei 2021 - 10:04 WITA

Isu Prostitusi Mencoreng Nama Baik Pulau Tomia

21 Mei 2021 - 00:45 WITA

Trending di Opini
error: Content is protected !!