Menu ✖

Mode Gelap

Sulselkita · 2 Nov 2024 10:26

AAP Kritik Program 7 Juta Per KK; Pemimpin Yang Baik Tidak Menjadikan rakyat Sebagai Sumber Pendapatan


 AAP Kritik Program 7 Juta Per KK; Pemimpin Yang Baik Tidak Menjadikan rakyat Sebagai Sumber Pendapatan Perbesar

SULTRAKITA.COM, WATAMPONE — Calon Wakil Bupati Bone Nomor Urut 3 Andi Akmal Pasluddin (AAP) mengkritik Program 7 Juta Per KK oleh Paslon Tegak Lurus yang dinilai sulit direalisasikan dan berpotensi membebani pelaku UMKM.

AAP menyayangkan jawaban Paslon Tegak Lurus pada Debat Publik yang terkesan bakal merealisasikan program tersebut dari dana yang bersumber dari pajak pelaku UMKM yang tentunya dapat membebani masyarakat.

Diketahui, pada Debat Publik Perdana Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bone yang diselenggarakan KPU Bone di Hotel Novena Bone, Rabu (30/10), pasangan Cabup Andi Asman Sulaiman ini mempertanyakan sumber anggaran program 7 juta per kk, sedangkan anggaran Kabupaten Bone mengalami defisit ratusan miliar.

“Saudara (Paslon Nomor 2) harus jelaskan, karena kalau dihitung-hitung, program ini membutuhkan anggaran ratusan miliar sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diangka 200 miliar lebih per tahun,” tanya Andi Akmal dalam debat.

Bupati dari pasangan Tegak Lurus, menyatakan bahwa program tersebut akan dibiayai dari hasil pembayaran pajak para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Bone.

Baca juga :  Ketua YJI Wakatobi Launching Senam Lansia Jantung Sehat

“Dua langkah saja kita keluar dari rumah, kita sudah melihat potensi yang bisa digali. Hampir seluruh Kabupaten Bone ini, di seluruh jalan ini, pasti banyak orang yang jual di pinggir jalan,” jawab Andi Islamuddin.

Namun, jawaban tersebut langsung ditanggapi Andi Akmal dengan pernyataan bahwa pemimpin yang baik seharusnya berkorban untuk rakyatnya dan berupaya untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan.

“Kalau kita dengar jawaban paslon 2 berarti rakyat mau dipajakin. Warkop mau di pajakin, warung-warung mau di pajakin. Kita memang mau meningkatkan PAD tapi berbasis kemampuan masyarakat dan pemerintah harus memfasilitasi rakyat kita agar ekonomi berkembang baru ada namanya pajak,” terang Andi Akmal.

Andi Akmal menjelaskan bahwa pengalaman 10 tahun di DPR Ri sebagai anggota banggar, paham betul soal anggaran.

“Kami pengalaman 10 tahu dibanggar dan tau persis persoalan anggaran. Bagaimana Anda bisa merealisasikan program 7 juta per kk? sedangkan PAD Bone kita hanya sekitar 200 miliar lebih,” bantahnya. (WRD)

Artikel ini telah dibaca 66 kali

Baca Lainnya

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Bone, Tinjau Lokasi Pembangunan SMA Garuda

16 November 2026 - 14:46

Siapkan 26 Venue Porprov Sulsel 2026, Wabup Bone Kejar Perampungan Venue

15 Oktober 2026 - 19:33

Demi Permudah Petani Angkut Gabah, Kodim Bone Bangun Jembatan Beton di Desa Cinennung

15 Oktober 2026 - 19:19

Saat Udara Bone Tak Sehat, Asap Pembakaran Justru Terus Mengepul

14 Oktober 2026 - 16:57

Proyek Hilirisasi Ayam Mulai Digarap di Bone, Mentan Amran Target Rampung 2027

25 September 2026 - 11:01

Lestarikan Budaya, Bupati Bone Tebar 8.000 Benih Ikan untuk Ketahanan Pangan di Libureng

16 September 2026 - 15:35

Trending di Sulselkita