SULTRAKITA.COM, WATAMPONE —Perempuan memilki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), juga punya hak pilih untuk dipergunakan seluas-luasnya hingga menjadi salah satu penentu dalam proses demokrasi.
Hal ini dibahas dalam diskusi Ngopi bersama di Bunir Cafe Jalan Jenderal Sudirman Masumpu Kecamatan Tanete Riattang, Minggu (8/9), yang digelar oleh media Boneku dengan mengangkat tema “Makkunrai Mappatentu”.
Beberapa Narasumber yang dihadirkan pada diskusi tersebut diantaranya Mantan Komisioner KPU dua Periode Ernida Mahmud, Komisioner KPU Bone Kordiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Abdul Azis, Komisoner Bawaslu Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Rohzali Putra Badaruddin, Ketua Apdesi Sulsel Sri Rahayu Usmi dan Zuhdi mewakili Pj Bupati Bone.
Mantan Komisoner KPU Bone, Ernida Mahmud menyampaikan suara perempuan sangat menentukan, karena dinilai memiliki peran yang sangat strategis dan punya pengaruh besar sehingga menjadi incaran para paslon.
“Sejak tahun 2008 jumlah pemilih perempuan selalu lebih banyak daripada Pemilih Laki-laki. Untuk DPS yang ditetapkan KPU Bone Agustus kemarin, 52 persen Perempuan 48 persen Laki-laki, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur 51,5 Persen Perempuan, 48,5 persen Laki-laki,” ucapnya, Minggu (8/9).
“Jadi bisa dipastikan suara perempuan sangat menentukan, dan peran strategis perempuan menjadi kunci, pintu masuk bagi arah politik wajah demokrasi bagi keberpihakan perempuan bahwa pengaruh kesetaraan gender sangat besar, Sehingga sangat potensial dan sangat dilirik oleh pasangan calon,” beber Ernida.
Namun disisi lain kata Ernida, ada catatan kritis mengenai keterwakilan perempuan saat ini khususnya di Kabupaten Bone. Menurutnya partisipasi perempuan harus dimaksimalkan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam memenuhi target keterwakilan perempuan.
“Ada catatan kritis pada Pileg kemarin dan saya sangat prihatin, kenapa hasil pileg kemarin tahun 2024, perempuan hanya ada 5 orang dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bone, dan persentasenya hanya sekitar 11 persen,” tuturnya.
Ernida Mahmud juga menjelaskan ditahun 2009-2014, kurang lebih 18 orang perempuan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bone, begitu juga di penyelenggara.
Namun untuk tahun 2024 mengalami penurunan, penyelenggara di KPU tahun 2024 0 persen perempuan, begitu juga di bawaslu, jadi hal tersebut masih jauh dari harapan.
“Dan ternyata pasangan calon untuk Kabupaten Bone, ada tiga paslon yang mendaftar semuanya laki-laki, tidak ada pasangan calon perempuan. Oleh karenanya saya berharap perempuan juga harus mengerti hak dan kewajibannya, sehingga dapat berperan serta dalam proses demokrasi yang sesungguhnya dan paham akan fungsinya sebagai salah satu penentu,” pungkasnya. (WRD)