Oleh: MARWAN UPI *(
HUBUNGAN Palestina dan Israel merupakan masalah yang cukup rumit. Diantara aneka masalah tersebut, hal yang cukup memberikan efek yang besar adalah isu Masjid Al Aqsa yang berada di Yerusalem dan termasuk isu Yerusalem sendiri.
Seperti halnya apa yang terjadi di penghujung ramadhan ketika tentara Israel melakukan penyerangan ke dalam masjid Al Aqsa sebagai bagian dari respon atas aksi protes warga Palestina atas pengusiran kembali dari tanah mereka yang akan dilakukan oleh Israel.
Karena masjid Al Aqsa merupakan titik panas dalam konflik ini, apalagi bersamaan dengan bulan suci ramadhan, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel tersebut membuat marah banyak pihak. Tidak hanya Palestina, melainkan juga masyarakat internasional. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh Israel adalah bagian dari penjajahan atas Palestina serta pelanggaran atas hukum internasional.
Aksi sewenang-wenang Israel sudah sering terjadi dan bukan baru kali ini saja. Telah banyak kecaman dan gerakan yang dilakukan komunitas internasional untuk menghukum negara yang dihuni oleh mayoritas Yahudi ini.
Tentunya, ini tidak bisa dilepaskan dari peran Amerika sebagai negara ‘super power’ dan sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina selama ini. Bahkan meskipun aksi tidak manusiawi, Israel akhir-akhir ini dikecam oleh banyak pihak, seperti dilansir oleh banyak media internasional bahwa Amerika melalui Presiden Joe Biden justru menyetujui ratusan juta dolar bantuan militer ke Israel.
Tidak mengherankan jika kekuatan militer Israel cukup kuat, bahkan kepemilikannya atas pesawat canggih F-35 milik Amerika membuat Israel tidak tertandingi di udara di negara-negara Timur Tengah. Apalagi jika dibandingkan dengan Palestina dimana perbandingan kekuatan militernya sangat timpang. Ditingkat diplomasi internasional juga Palestina belum terlalu cukup kuat mendapat dukungan apalagi jika dibandingkan dengan performa Israel dengan sokongan Amerika. Israel masih jauh lebih kuat.
Dikalangan negara-negara Arab dukungan terhadap Palestina semakin melemah. Belum terlalu lama ini sebelum Presiden Donald Trump turun tahta, beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko dan Sudan membangun hubungan diplomatik dengan Israel yang selama ini mereka musuhi, menyusul Mesir dan Yordania yang telah lebih dulu berdamai dengan Israel.
Palestina protes atas kebijakan tersebut karena negara-negara Arab tersebut telah melanggar “Arab Peace Initiative” pada pertemuan puncak Liga Arab di Beirut, Lebanon tahun 2002. Dalam kesepakatan tersebut termuat bahwa seluruh negara Arab akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka serta hak-hak lainnya dipenuhi termasuk penyerahan wilayahnya sebelum perang tahun 1967.
Namun, sampai sekarang Palestina belum berdaulat secara penuh. Seperti diketahui status Palestina di PBB baru sebatas negara peninjau, belum menjadi negara penuh, sedangkan Israel telah menjadi negara berdaulat penuh seperti halnya Indonesia.
MASALAH INTERNAL
Ditataran domestik, Palestina juga mengalami masalah yang cukup rumit. Salah satunya adalah persatuan nasional yang sampai sekarang belum selesai. Terjadi polarisasi yang cukup tajam antara dua faksi besar di Palestina yakni Fatah yang mengontrol tepi barat dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi Israel. Fatah lebih mengedepankan perundingan (diplomasi). Lain halnya dengan Hamas yang lebih menggunakan kekuatan militer untuk melawan Israel. Hal ini menjadi batu sandungan untuk melakukan konsolidasi nasional menghadapi penjajahan Israel. Masalah lainnya adalah Hamas dimasukan dalam daftar organisasi teroris oleh Amerika dan sekutunya. Label teroris ini berkonsekuensi pada sempitnya ruang gerak aktivitas politik dan ekonominya.
Tentunya perbedaan pendekatan kedua faksi tersebut bukanlah tanpa alasan. Apalagi dalam merespon situasi yang berkembang akhir-akhir ini yang juga dijadikan sebagai medan persaingan untuk merebut legitimasi di rakyat Palestina. Selain untuk melawan penjajahan Israel, respon Hamas yang menembakan roket-roket ke Israel merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Hamas di kalangan rakyat Palestina.
Bahwa Hamas pantas dijadikan harapan perjuangan satu-satunya rakyat Palestina di tengah sikap Fatah yang lembek pada Israel. Atau secara tidak langsung untuk melemahkan posisi Fatah yang dianggap lemah dan gagal dalam menempuh jalur perundingan dengan Israel dan sekutunya terutama Amerika selama ini.
Di Israel sendiri terdapat juga masalah internalnya sendiri. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berasal dari Partai Likud mengalami kesulitan menguasai parlemen dan berdampak pada gagalnya membentuk pemerintahan setelah berkali-kali mengadakan pemilihan umum. Partai Likud merupakan partai Yahudi garis keras yang terus ingin menguasai tanah Palestina dan demikian juga partai-partai koalisinya.
Masalah lain juga adalah kasus korupsi yang menimpa Netanyahu yang sedang berproses di hukum. Situasi ini membuat Netanyahu harus bermanuver agar bisa meraih simpati dari rakyatnya sendiri. Dengan membuat ulah pada Palestina akan menguatkan posisi Netanyahu dan partainya karena akan semakin didukung oleh pemilihnya yang berasal dari pemilih garis keras yang ingin menyingkirkan rakyat Palestina dari tanahnya sendiri termasuk merebut kepemilikan masjid Al Aqsa.
Di segmen pemilih lainnya juga, Netanyahu akan dianggap sebagai pelindung Israel dari serangan pihak luar. Selain itu, dengan mempertajam konflik dengan Palestina maka Netanyahu ingin mengurangi fokus rakyat Israel pada kasus korupsi yang menimpanya dan digiring ke masalah eksternal yakni konflik Israel-Palestina. Apalagi serangan Israel yang membunuh warga Palestina disebut oleh Amerika sebagai upaya Israel untuk membela diri.
PERAN INDONESIA
Tentunya Indonesia punya banyak alasan kenapa harus mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia memiliki alasan konstitusi, moral (balas budi) karena Palestina sebagai negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia, tanggung jawab sebagai penduduk mayoritas muslim dan tugas kemanusiaan. Indonesia selalu lantang dalam merespon tindakan Israel atas Palestina. Sayangnya, sikap semacam itu bisa dikatakan tidak merubah keadaan. Terlebih Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia sehingga kecaman Indonesia selama ini hanya dianggap angin lalu.
Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak mampu mengkonsolidasikan semua negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel seperti memutuskan hubungan diplomatik dan dagang serta kerja sama lainnya.
Di sisi lain, Israel dengan hebatnya mampu menundukan beberapa negara anggota OKI untuk menjalin hubungan yang mesrah dengannya. Dengan kata lain, sejauh ini Indonesia tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap perdamaian Palestina-Israel. Dalam konflik tersebut, Indonesia telah mengambil posisi untuk mendukung solusi dua negara yakni Palestina dan Israel akan hidup damai berdampingan dimana Palestina akan memiliki ibu kota di Yerusalem Timur, tempat Masjid Al Aqsa berada. (*)
)* Penulis Adalah Pegiat Taman Baca (TB) Antopulu Tomia, Wakatobi dan Pengamat Geopolitik Timur Tengah.
Isi Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis
